Kisruh Golkar Pasca Pemilu 2019, Aburizal Bakrie vs Agung Laksono Jilid II?
Belum lama rasanya, dualisme kepengurusan partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono Selengkapnya...
Tag: Aburizal Bakrie
Golkar Kubu Aburizal Bakrie dan PPP Kubu Djan Faridz Dinyatakan Sah Oleh MA
Atas putusan kasasi tersebut, maka kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepimpinan Ical dan kepengurusan DPP PPP yang dipimpin Djan Faridz dinyatakan sah.
Munas Islah Golkar, Yorrys Raweyai Ingin Aburizal Bakrie dan Agung Laksono Tak Nyalon Lagi
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua ini menyebut sejumlah nama yang layak memimpin Golkar ke depan. Di antaranya ada Setya Novanto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso dan Ade Komaruddin.
Inilah Nama-Nama Tim Penjaringan Pilkada Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono
Usai menggelar rapat konsultasi dengan DPD I se-Indonesia, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Selengkapnya...
Islah Partai yang Bertikai Untuk Kepentingan Pilkada Harus yang Disahkan Kemnekumham
"Kalau di peraturan kami (KPU), harus ada putusan inkracht atau mereka bisa memilih jalan lain yaitu kesepakatan damai atau sering disebut islah, tapi islah itu pun harus tentang kepengurusan sebagai obyek yang disengketakan," kata Hada
Demi Bisa Ikut Pilkada Serentak, Golkar Kubu Aburizal dan Agung Islah Terbatas
Ada 4 poin dalam draft islah tersebut. Intinya adalah kedua pihak sepakat untuk mengajukan calon pemimpin daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak nanti.
Prinsip Dasar Islah Partai Golkar Sudah Diparaf Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono
"Paling lambat hari Minggu. Sebelum Senin kita harapkan tanda tangan kesepakatan untuk islah teruama memastikan Partai Golkar dapat ikut Pilkada," kata Idrus
PTUN Kabulkan Gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie
"PTUN membatalkan SK Menkumham," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bhakti dalam sidang putusan sengketa kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta Timur, Senin (18/5)
Putusan Sela PTUN Tunda Kepengurusan Golkar Agung Laksono
"Dengan putusan penundaan ini semua kegiatan yang dilakukan atas surat keputusan tersebut Surat Keputusan (SK) Menkumham tidak boleh dilakukan." ujar Yusril
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Bantah ada Perpres untuk Golkar
"Perpres ini hebohnya setengah mati, saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar," kata Yasonna di
