Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah terlalu fokus dan menitikberatkan Selengkapnya…
Tag: HAM
Ijtima Ulama IV Bahas Pelanggaran HAM Pilpres 2019
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab mengatakan Ijtimak Ulama IV harus membahas pelanggaran Selengkapnya…
Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Novel Baswedan Gagal Ungkap Fakta Baru?
Sudah 800 hari lebih sejak penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air Selengkapnya…
Kivlan Zen: Megawati Bakal Terluka Kalau Saya Buka Semuanya
“Megawati bakal terluka kalau saya buka semuanya. Asal Komnas HAM berani, saya bakal seret Megawati dan semua orang yang terlibat dalam kerusuhan Cawang itu,” kata Kivlan Zen
Pemerintah Diminta Ungkap Kasus Pelanggaran HAM 1965-1966
“Pemerintah dengan kekuatan politiknya harus segera mengungkapkan fakta dan kebenaran kasus pelanggaran HAM tahun 1965-1966 berdasarkan rekomendasi dan data-data yang sudah kami berikan,” kata Kepala Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Elfansuri
DPD RI Akan Kaji Rekomendasi KontraS Soal Penyelesaian Kasus HAM yang Belum Tuntas
“Kami akan kaji lagi rekomendasi dari Kontras karena baru satu sisi, belum tahu sisi yang lain,” kata Ketua DPD Irman Gusman
KontraS: Kemenkumham Terlalu Gegabah Berikan Kebebasan Bersyarat Kepada Pollycarpus
“Kemenkumhan sangat gegabah. Kalau dicermati lagi, peristiwa Munir terjadi saat PDIP berkuasa, dan sekarang Pollycarpus bebas juga saat DPIP berkuasa,” kata Alex
Menkumham: Pollycarpus Budihari Prijanto Punya Hak Bebas Bersyarat
Yasonna mengatakan bahwa pemberian bebas bersyarat dilakukan setelah dinilai remisinya, perbuatannya, kelakuannya, sampai dengan masa hukumannya.
Publik Taruh Harapan Besar Pada Jokowi Untuk Tuntaskan Kasus HAM
Publik menaruh harapan besar terhadap komitmen Joko Widodo dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam pemerintahannya Selengkapnya…
Manipulasi Rekapitulasi Suara adalah Pelanggaran Serius Terhadap Kedaulatan Rakyat
“Manipulasi rekapitulasi suara baik dengan cara menambah atau mengurangi suara untuk pasangan capres tertentu adalah pelanggaran sangat serius terhadap kedaulatan rakyat,” kata Natalius
