Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Selengkapnya…
Tag: Kementerian Dalam Negeri
Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri untuk Bupati/Walikota dan Gubernur Harus Diberikan Paling Lambat 10 Hari
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Selengkapnya…
Kemendagri Tidak Pernah Membuat Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Provinsi yang Akan Dimekarkan
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat rilis pers Selengkapnya…
Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Parpol Hanya sebagai Stimulan
Dana bantuan partai politik yang baru saja disahkan pemerintah hanya sebagai stimulan. Anggaran yang sekisar Selengkapnya…
Mendagri Tjahjo Kumolo Tak Masalah Film G 30 S PKI Kembali Diputar di Televisi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah informasi kalau dirinya melarang pemutaran kembali fim Gerakan Selengkapnya…
Mendagri Tjahjo Kumolo: Silahkan KPK terus OTT
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjaho Kumolo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penelusuran terhadap pejabat daerah Selengkapnya…
Jika KTP Elektronik Rusak, Silahkan Datangi Disdukcapil
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilahkan masyarakat pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) yang rusak Selengkapnya…
Selama Ahok Cuti, Soni Sumarsono Akan Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta
“Dirjen Otda (Untuk plt Gubernur DKI Jakarta),” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tegaskan PNS yang Terlibat Kampanye Akan Diberi Sanksi
“Pengawasan dari Kemendagri ada caranya, yang jelas panwaslu (panitia pengawas pemilu, red.) sudah ada sistemnya. Kami juga akan mencari apa sanksinya melalui inspektorat, surat edaran, maupun surat keputusan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
UU Pilkada Disahkan, Mendagri: KPU Tidak Perlu Menunggu Revisi, Bisa Langsung Bekerja
KPU tidak perlu menunggu revisi Undang-Undang Pilkada selesai untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada. Sebab, kata Tjahjo, Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi undang-undang bisa menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
