Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah informasi kalau dirinya melarang pemutaran kembali fim Gerakan Selengkapnya…
Tag: Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tjahjo Kumolo: Silahkan KPK terus OTT
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjaho Kumolo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penelusuran terhadap pejabat daerah Selengkapnya…
Jika KTP Elektronik Rusak, Silahkan Datangi Disdukcapil
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilahkan masyarakat pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) yang rusak Selengkapnya…
Selama Ahok Cuti, Soni Sumarsono Akan Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta
“Dirjen Otda (Untuk plt Gubernur DKI Jakarta),” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Mendagri Tegaskan PNS yang Terlibat Kampanye Akan Diberi Sanksi
“Pengawasan dari Kemendagri ada caranya, yang jelas panwaslu (panitia pengawas pemilu, red.) sudah ada sistemnya. Kami juga akan mencari apa sanksinya melalui inspektorat, surat edaran, maupun surat keputusan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
UU Pilkada Disahkan, Mendagri: KPU Tidak Perlu Menunggu Revisi, Bisa Langsung Bekerja
KPU tidak perlu menunggu revisi Undang-Undang Pilkada selesai untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada. Sebab, kata Tjahjo, Perppu Pilkada yang telah disahkan menjadi undang-undang bisa menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada.
Kemendagri Kaji Ulang 87 Daerah yang Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
“Kemendagri akan melakukan evaluasi pada daerah yang ingin dimekarkan dan menyeleksi dengan ketat apakah benar-benar siap untuk dimekarkan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Pengisian Jabatan Kepala Daerah sesuai Perppu No. 1 Tahun 2014.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan pengisian jabatan kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati/wali kota dan wakilnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014.
Meskipun MPR Didominasi Koalisi Merah putih, MPR Pasti Akan Tetap Melantik Jokowi-Jusuf Kalla
“Saya yakin dilantik. Pastilah MPR akan melantik, MPR kan orang-orang besar dan hebat,” kata Gamawan
Perppu No. 1 Tahun 2014 Jadi Payung Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015
“Perppu itu langsung berlaku setelah presiden mengumumkan. Jadi telah dapat digunakan,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riyadmadji
