INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri pihak diduga turut menikmati aliran suap pengadaan bantuan Selengkapnya…
Tag: PPATK
Panlih Tak Masalah KPK & PPATK Ikut Awasi Pemilihan Wagub DKI
INDOPOLITIKA.COM – Keputusan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta terkait voting dilakukan tertutup Selengkapnya…
Pencucian Uang Kepala Daerah ke Kasino Bisa Dicegah Saat Daftar Pilkada
INDOPOLITIKA.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut pencucian uang melaui rumah Selengkapnya…
Kemendagri Serahkan Pada Aparat Penegak Hukum Soal Dugaan Rekening Kasino Kepala Daerah
INDOPOLITIKA.COM – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan Rekening Selengkapnya…
DPR Minta PPATK Jangan Bikin Gaduh, Kepala Daerah Maen Kasino di Luar Negeri Lapor Ke KPK
INDOPOLITIKA.COM- Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan bahwa Selengkapnya…
Astaga, Penyelundupan Benih Lobster Capai Rp 1 Triliun
INDOPOLITIKA.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil mengungkap praktik penyelundupan benih lobster Selengkapnya…
Hasil Investigasi PPATK, Pas Pemilu Banyak Caleg Tukar Uang Asing
INDOPOLITIKA.COM – Dalam sehari, setidaknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 300 laporan Selengkapnya…
Setiap Orang Berpotensi Turut Bantu Pendanaan Teroris, Waspadalah!
INDOPOLITIKA.COM- Hati-hati setiap orang ternyata berpotensi terlibat atau berpartisipasi dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme Selengkapnya…
Jalin Kerja Sama dengan PPATK, Ahok Ingin Jakarta Jadi Model Pencegahan Tindak Pencucian Uang
“Semua laporan transaksi keuangan akan kami laporkan terus kepada PPATK. Jadi, kalau ada transaksi yang mencurigakan bisa langsung diketahui, dan oknumnya langsung ditindak tegas,” ujar Basuki.
Bela Jokowi, Jusuf Kalla: Penunjukkan Kapolri Hak Preogratif Presiden
“Ini kan (pemilihan Budi Gunawan) sesuai dengan undang-undang, itu kan hak preogratif presiden,” kata JK
