Tagar #RezimBangkrut Trending di Twitter, Ada Apa Yah ?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM Usai pemerintah mewacanakan mengenakan pajak pertambahan nilai alias PPN terhadap bahan kebutuhan pokok atau sembako melalui draf RUU Perubahan Kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Media Sosial Twitter diramaikan oleh tagar #RezimBangkrut.

Tagar #RezimBangkrut memuncaki trending atau paling banyak diperbincangkan oleh para netizen di Twitter. Tercatat, sebanyak 6,117 kali Tweet netizen yang menyertai tagar #RezimBangkrut.

Berita Lainnya

Berikut diantara cuitan yang menyertakan tagar #RezimBangkrut.

“Negara berhasil memelihara kemiskinan. Negara berhasil menurunkan kemiskinan ke anak cucu. #RezimBangkrut,” celetuk @fajru**.

“Tidak ada bangsa yang pernah bangkrut karena perdagangan. Tp tdk ditegakkannya hukum & keadilan itulah yg membuat negara tsb bangkrut. #RezimBangkrut,” celoteh @Tifosi***.

“Akan datang suatu jaman, ketika pajak yg dipungut oleh penguasa membuat rakyat semakin menjerit, sehingga kebutuhan hidup rakyat semua dikenakan pajak. Maka waspadalah jika menemui jaman tersebut karena artinya #RezimBangkrut. Maka larilah ke Gunung dan makanlah dedaunan,” cuit akun @abu_waras.

“Salah Satu Tanda #RezimBangkrut itu adalah suka Ngayal Punya Duit Rp. 11.000 Triliun. Padahal cuman halu, tapi diiyakan rame-rame oleh sesama halu. Tanda lainnya apa lagi ges , kalau #RezimBangkrut?” cuit akun @LambeWaras.

Seperti diketahui, setelah adanya potongan ketika masyarakat menarik tunai dan mengecek saldo di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pemerintah kemudian mengusulkan agar sembako dikenakan PPN.

Dalam draf RUU Perubahan Kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN.

Dengan begitu, sembako akan dikenai PPN. Barang pokok yang tidak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut reaksi publik terhadap rencana ini jadi bukti bahwa kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Ia menegaskan pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara.

Menurutnya, pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi namun bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi.

Maka pemerintah mengajak para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan DPR, untuk bersama-sama memikirkan, jika saat pandemi hanya bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dengan pasca pandemi. Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak. [dbm]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *