INDOPOLITIKA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program bantuan beras 10 kg gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.
Program yang pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023 ini bertujuan untuk menahan dampak lonjakan harga beras yang terus berlangsung sejak Agustus 2022.
Pada 2023, program ini telah dilaksanakan dalam dua tahap, yakni periode Maret-Mei dan September-Desember. Kini, program tersebut akan berlanjut hingga tahun 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras pada 2025 dengan alokasi selama 6 bulan.
“Penyaluran bantuan pangan beras pada awal tahun 2025 akan dilakukan pada Januari dan Februari, sementara empat bulan berikutnya akan ditentukan setelah perhitungan lebih lanjut,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Selasa (7/1/2025).
Arief menambahkan, keputusan ini diambil setelah melalui rapat terbatas (Ratas), di mana Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran bantuan pangan beras selama enam bulan, dimulai pada dua bulan pertama. Untuk empat bulan sisanya, penyaluran akan ditentukan kemudian.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), juga menegaskan bahwa bantuan pangan beras tidak akan disalurkan pada saat panen raya.
“Bantuan pangan untuk empat bulan sisanya akan disalurkan setelah panen raya, dengan penyaluran pertama pada bulan April 2025,” ujar Zulhas, mengacu pada keterangan yang sama.
Sementara itu, Arief juga memastikan bahwa data penerima bantuan pangan beras tahun 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
“Terdapat 15,6 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal yang akan menerima bantuan,” paparnya.
Stok Beras Aman untuk Penyaluran Bantuan
Terkait ketersediaan beras untuk penyaluran bantuan pangan, Arief menjamin bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman.
“Setiap kali penyaluran bantuan pangan beras, diperlukan sekitar 160 ribu ton untuk 16 juta PBP. Total estimasi kebutuhan beras untuk 6 bulan mencapai 960 ribu ton,” jelas Arief.
Sebagai tambahan, stok beras di Perum Bulog per 3 Januari 2025 mencapai 2,055 juta ton. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan panen raya yang akan dimulai pada Maret 2025.
“Kami akan memastikan bahwa Bulog menyerap hasil produksi petani secara maksimal dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditentukan,” lanjut Arief.
Pemerintah juga mengumumkan bahwa HPP gabah akan dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, mulai 15 Januari 2025.
“Kenaikan HPP ini akan memberikan keleluasaan bagi Bulog dalam menyerap hasil produksi petani pada masa panen raya,” tambahnya. (Chk)
Tinggalkan Balasan