Tak Ikuti Himbauan Jokowi, Mendag Tetap Rombak Pejabat Eselon Satu

  • Whatsapp
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (ist)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kemarin merombak susunan pejabat eselon I atau setingkat direktur jenderal di bawah Kementerian Perdagangan.

“Susunan baru Pejabat Eselon I Kemendag ini diharapkan dapat memimpin kinerja Kemendag lebih baik lagi dalam memenuhi mandat Presiden,” kata Enggartiasto, pada Selasa (6/8/2019).

Baca Juga:

Enggar mengatakan dirinya yakin formulasi pejabat eselon I yang baru dilantik dapat memenuhi proporsi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Kementerian. Menurut dia, pejabat eselon I harus berani mengambil risiko dalam memberikan keputusan yang tepat dan cepat demi kelangsungan perekonomian negara.

“Selamat memegang amanat di posisi yang baru dan bekerja lebih giat dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin Kemendag mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membangun negara dan melayani masyarakat,” kata dia.

Adapun posisi yang mengalami perombakan adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pergantian pejabat Kementerian Perdagangan tersebut diketahui berlangsung tepat seusai Presiden Jokowi melarang para menterinya untuk membuat keputusan, termasuk merombak jabatan-jabatan di BUMN dan kementerian sampai Oktober 2019.

“Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (6/8/2019).

Lebih jauh Moeldoko mengatakan, imbauan Jokowi disampaikan saat rapat sidang kabinet pada Senin kemarin. Imbauan berlaku hingga pelantikan Presiden Jokowi untuk periode keduanya.

Selain itu, masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla tinggal akan habis pada Oktober 2019. Sehingga, Jokowi tak ingin ada beban ke depannya jika terjadi perombakan menjelang pelantikannya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *