Tak Masuk Kabinet Indonesia Maju, Politisi PAN Sebut Kursi Wamen Pesta Bagi Kue

  • Whatsapp
Drajad Wibowo

INDOPOLITIKA.COM – Politisi senior Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, mengkritik pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) karena menunjuk 12 wakil menteri atau wamen untuk Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Menurut dia, penunjukkan 12 wamen tidak menunjukkan pemerintahan yang ramping dan efisien. “Dengan 12 wamen, pemerintah terlihat sangat gemuk. Jelas hal ini sangat menambah birokrasi dan anggaran. Juga tidak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien,” kata Dradjad, Senin (28/10/2019).

Baca Juga:

Dia mengatakan, menteri kabinet di Indonesia, sudah masuk kategori gemuk. Mengacu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebuah pemerintahan di Indonesia perlu memiliki 34 kementerian.

“Jadi, secara hukum postur kabinet memang dibuat lumayan gemuk. Alasannya demi Persatuan Indonesia, kabinet harus mengakomodasi keberagaman etnis dan wilayah Indonesia, selain kepentingan politik,” tutur dia.

Berkaca dari kabinet yang sudah gemuk, Dradjad heran pemerintah Jokowi masih melantik 12 wamen untuk Kabinet Indonesia Maju. Dia pun menduga penunjukan 12 wamen untuk mengakomodasi kepentingan politik.

“Jumlah 12 wamen itu juga sangat kental akomodasi politisnya. Lihat saja latar belakang politik mereka. Jadi, kabinet sekarang memang lebih mementingkan ‘pesta bagi kue’ daripada efisiensi pemerintahan,” ucap Dradjad.

Sementara, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Novel Bamukmin mengatakan, pembagian kekuasaan ini dilakukan agar semua pihak yang selama ini mendukung Jokowi senang, termasuk kepada Projo yang sempat menyatakan bakal membubarkan diri.

Sebab, kata Novel, Projo merajuk setelah Jokowi memasukan Prabowo Subianto ke dalam kabinet, sementara Projo yang merupakan relawan tidak kebagian. “Jokowi akhirnya mempertimbangkan juga sikap Projo yang menolak susunan kabinet. Namun setelah menjadi wamen di Kemendes PDTT, penolakan kabinet tidak lagi ada,” sebut Novel, baru-baru ini.

Terpisah, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pertimbangan sendiri untuk melakukan perampingan birokrasi.

Di sisi lain, kata Dasco, Presiden Jokowi juga punya pertimbangan tersendiri dalam melakukan pengangkatan wakil menteri. “Wamen sebagai pembantu dari menteri yang tentunya di beberapa bidang sudah dipilih, mempunyai tantangan ke depan yang juga cukup berat. Saya pikir presiden juga punya pertimbangan sendiri,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Dasco, tentu pengangkatan wamen itu merupakan hak prerogatif presiden. Dia mengatakan tinggal dilihat saja apakah ke depan akan berjalan efektif atau tidak. “Kan nanti ada juga saluran-saluran konstitusi untuk melakukan koreksi-koreksi apabila hal ini tidak tepat dilakukan,” papar wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *