Tak Puas Jadi Ketua DPD, La Nyala Nyalonin Ketua PSSI

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Meski telah menduduki posisi sebagai ketua DPD, sepertinya La Nyalla belum puas diri. Buktinya, ia juga mencalonkan sebagai Ketua PSSI periode 2019-2023.

Ia akan bersaing dengan sembilan kandidat lainnya yang telah mendaftar, yakni Arif Wicaksono, Aven S-Hinelo, Benhard Limbong, Fary Djemy Francis, Mochamad Iriawan, Rahi, Soekasih, Sarman, Vijaya Fitriyasa, dan Yesayas Oktavianus.

Baca Juga:

Pencalonan La Nyalla pun mendapat sorotan publik. Tidak sedikit yang heran karena pria asal Makassar itu sejatinya telah mendapat jabatan penting di pemerintahan, yakni sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024.

Tak hanya itu, La Nyalla juga memiliki sepak terjang yang kurang cemerlang ketika menjabat sebagai Ketum PSSI. Ya, La Nyala sudah pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada periode 2015-2019.

Pengusaha dan tokoh besar di Jawa Timur itu terpilih sebagai Ketum PSSI setelah mengantongi suara terbanyak dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel JW Marriott, Surabaya, pada 17 Maret 2015.

Namun, kepemimpinan La Nyalla terbilang jauh dari kata positif. Pada era kepemimpinannya, PSSI dibekukan oleh FIFA setelah adanya intervensi pemerintah melalui Kemenpora RI.

La Nyalla juga sempat didesak mundur oleh para voters setelah setahun memimpin. Hal itu karena dirinya tersandung kasus penyelewengan dana hibah saat menjadi ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Jatim 2011-2014, sebesar Rp5,3 miliar.

Kondisi PSSI pun semakin runyam setelah diterpa berbagai prahara. Alhasil, pada 3 Agustus 2016, La Nyalla resmi menyatakan mengundurkan diri dari kursi Ketum PSSI.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis La Nyalla bebas pada 27 Desember 2016. Lulusan Universitas Brawijaya itu dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak korupsi.

Kini, setelah sekitar tiga tahun berlalu, La Nyalla kembali mengibarkan sayap. Ia baru saja terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024. Ia juga siap untuk kembali memimpin PSSI periode mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Komite Pemilihan (KP), Syarif Bastaman mengatakan, mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sampai dengan saat ini, ia belum melihat dokumen soal status hukum mantan ketum PSSI tersebut.

“Kalau menurut pengadilan orang tersebut tidak pernah atau tidak sedang menjalani pidana ya kami terima. Kalau pengadilan mengatakan tidak, saya tidak bisa apa-apa. Harus ada keterangan dari pengadilan yang mengatakan orang yang bersangkutan bebas dari tindak pidana,” ujar di kantor PSSI, Selasa (8/10).[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *