Takut ‘Kelaparan’ Imbas Lockdown, Ribuan Warga India Berusaha Melarikan Diri

  • Whatsapp
Ribuan pekerja migran nampak memadati terminal bus Anand Vihar, Delhi, berebut naik bus ke kota dan desa asal mereka masing-masing. Untuk tiba di terminal bus, mereka berjalan kaki. Foto/ANI

INDOPOLITIKA.COM – Ribuan warga India, terutama pekerja migran berusah melarikan diri meninggalkan negaranya saat pemberlakuan lockdown mulai diterapkan. Kekhawatiran utama mereka bukan karena Corona yang mengancam nyawa, tetapi mereka lebih mengkhawatirkan ancaman kelaparan dari kebijakan penguncian yang sudah diumumkan Perdana Menteri Narendara Modi itu.

Imbas dari lockdown itu, berdampak pada jutaan orang India yang hidup dari pendapatan harian seperti pekerja proyek konstruksi, sopir taksi, tata graha dan pekerjaan sektor informal lainnya tidak mendapatkan pemasukan sementara waktu. Sementara PM India Narendra Modi mengatakan langkah ekstrem diperlukan untuk menghentikan penyebaran virus corona di India.

Bacaan Lainnya

Ram Bhajan Nisar, seorang pelukis, bersama istri dan dua anaknya yang berusia lima dan enam tahun, adalah segelintir orang dari kelompok 15 yang berjalan kaki dari New Delhi ke Gorakhpur, sebuah desa di negara bagian Uttar Pradesh yang berjarak 650 Km di perbatasan Nepal. Dia dan anggota keluarganya lebih memilih meninggalkan India dan sementara waktu kembali ke desa asalnya. “Bagaimana kita bisa makan jika kita tidak menghasilkan uang?” tanya Nisar.

Ia mengatakan, ia mungkin bisa bertahan selama empat atau lima hari tanpa bekerja, tetapi tidak selama tiga minggu penuh tanpa menghasilkan apapun, tanpa bekerja dan tanpa mengerjakan pesanan dari konsumennya kalau ada.

Nisar mengatakan jika sebuah bus telah membawa keluarganya semalaman dari daerah jembatan perbatasan ke distrik Uttar Pradesh di Shahjahanpur. Dari sana, mereka berjalan dan menumpang troli traktor pertanian, meski harus menahan rasa lapar. Agak sedikit beruntung, mereka bisa mengganjal perutnya dengan sedikit makanan di kuil Sikh dan pemberian dari orang-orang Samaria yang baik di jalan ketika mereka beringsut lebih dekat ke rumah.

Mereka berencana untuk menunggu di sebuah halte bus transportasi pemerintah di sepanjang jalan. “Jika tidak ada bus yang berhenti, kita akan terus berjalan hingga tiba di desa,” kata Nisar.

“Banyak pekerja migran merasa mereka tidak punya pilihan selain berjalan pulang. Mereka berjalan di sepanjang jalan raya, di sepanjang rel kereta tanpa akses ke makanan, tidak ada akses ke sanitasi dasar,” kata Elizabeth Puranam dari Al Jazeera, yang melaporkan dari New Delhi.

Pemerintah Diminta Untuk Bertindak

Pihak berwenang mengirim armada bus ke pinggiran New Delhi pada Sabtu, (28/3/2020) untuk menemui pekerja migran yang eksodus mati-matian berusaha mencapai desa asal mereka.

Ketua Menteri Negara Bagian Delhi Arvind Kejriwal melalui Twitternya mengatakan bahwa pemerintah Uttar Pradesh dan Delhi telah mengatur bus untuk para pekerja yang terdampar. “Saya masih mengimbau semua orang untuk tetap di tempat mereka sekarang,” katanya.

“Kami telah mengatur keperluan untuk tinggal seperti makan, minum, semuanya di Delhi. Harap tetap di rumah Anda. Jangan pergi ke desa Anda,” imbaunya.

Puranam mengatakan tempat penampungan tunawisma Delhi dipenuhi orang dan pemerintah negara bagian telah memutuskan untuk mengubah sekolah umum menjadi tempat penampungan mulai hari Minggu.

Juru bicara pemerintah negara bagian Uttar Pradesh Awanish Awasthi mengatakan, pemerintah Uttar Pradesh, yang berbatasan dengan New Delhi, mengirim armada bus umum dan pribadi untuk mengangkut 52 ribu orang ke daerah jalan layang di perbatasan Delhi di mana ribuan orang terdampar.

Ketika kerumunan membengkak di pos pemeriksaan perbatasan di seluruh India, pemerintah daerah disarankan untuk mendirikan tenda di sepanjang jalan raya untuk pekerja migran dan mendirikan kamp-kamp bantuan di kota-kota.

Pemerintah daerah juga telah diminta untuk memberi tahu pekerja migran tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya untuk mencegah mereka meninggalkan keberadaan mereka saat ini, kata seorang jurubicara Kementerian Dalam Negeri.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *