Tanpa Tanda Tangan Jokowi UU KPK Berlaku Mulai Hari Ini

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo

INDOPOLITIKA.COM– Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berlaku mulai hari ini Kamis (17/10). Undang- undang tersebut berlaku secara otomatis tanpa dibubuhi tandatangan oleh Presiden Jokowi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 73 ayat 2 disitu sudah dijelakan apabila Presdien Jokowi tidak membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka UU tersebut berlaku secara otomatis.

Bacaan Lainnya

“Otomatis berlaku tanpa tanda tangan,” ujarnya,

Kemudian, pertanyaan mendasar  muncul ada apa dengan Presiden Jokowi yang membiarkan UU KPK hasil revisi itu berlaku begitu saja, tanpa ditandatangani olehnya. Padahal jauh hari sebelum RUU KPK disahkan menjadi UU KPK sejumlah elemen masyakarat dan mahasiswa menolak. Penolakan itu dilakukan lantaran dalam proses perubahannya anggota DPR tidak melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Penolakan kian keras saat isi UU KPK yang baru dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK. Adapun pasal-pasal yang dinilai masyarakat melemahkan KPK diantaranya, KPK berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat menganggu independensi KPK. Pembentukan Dewan Pengawas dan setiap penyelidikan harus meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas. Tentunya ini dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Selain itu, Kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) dalam jangka dua tahun dinilainya membuat KPK berada dalam kesulitan untuk menangani kasus besar.

Menyikapi hal itu, gelombang aksi demonstrasi pun kian meluas, pergerakan aksi demo mahasiswa dari berbagai daerah terjadi. Bahkan puncaknya pada hari Selasa, 24 Oktober 2019 ribuan mahasiswa dari berbagai daerah tumpah ruah di depan gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi itu bun berujung ricuh dan memakan korban lima orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

UU KPK sudah memakan banyak korban, namun Presiden Jokowi tetap tidak mau mendengarkan juga. Mahasiswa pun mengancam jika pada tanggal 14 Okober 2019 Perppu belum dikeluarkan, maka mahasiswa akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi.

Kenyataannya, ancaman tersebut tidak membuat Presiden Jokowi luluh. Terbukti sampai kemarin Rabu 16 Oktober 2019 hingga hari ini Kamis 17 Oktober 2019, dimana hari ini diberlakukannya secara otomatis UU KPK yang baru, Perppu tak kunjung diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan untuk mempertimbangkan Perppu pada 27 September lalu, namun hingga saat ini belum ada kelanjutannya.

“Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore ini,” kata Jokowi akhir September lalu.

Ada kepentingan besar apa sampai Presiden Jokowi diam membisu,  saat ditanya soal Perppu  oleh wartawan usai ketemu jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR ? (pit)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *