INDOPOLITIKA – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyady, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan study tour setelah pelantikan pada 20 Februari mendatang.
“Saya akan mengeluarkan surat edaran, dan bagi sekolah, guru, atau kepala sekolah yang tetap memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi karena mereka merupakan ASN yang terikat peraturan,” ujar Dedi Mulyady dalam percakapan via WhatsApp yang dilansir oleh media pada Senin (17/2/2025).
Dedi menekankan bahwa kebijakan ini bersifat umum, dan ia khawatir jika satu sekolah melanjutkan kegiatan study tour, sekolah lain akan mengikuti dan ini bisa menimbulkan masalah.
“Nanti bisa menjadi masalah,” katanya.
Dedi Mulyady juga merespons kritik dari komite sebuah SMA Negeri di Depok terkait pelarangan study tour ke Bali. Sebelumnya, Dedi telah meminta agar kegiatan tersebut ditunda atau dibatalkan.
“Saya terima kasih atas kritiknya, karena orangtua dan komite sekolah sangat peduli terhadap siswa mereka dan ingin mereka mendapatkan pembelajaran berharga dari pergi ke Bali, terutama dalam pelajaran PPKN. Saya rasa itu luar biasa,” ujar Dedi dengan sindiran.
Dedi menjelaskan bahwa biaya untuk study tour ke Bali mencapai Rp 3,5 juta, belum termasuk uang jajan dan saku, sehingga total biaya bisa mencapai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
Informasi ini diperolehnya dari media online lokal di Depok. Komite sekolah tersebut juga berpendapat bahwa study tour adalah bagian dari kurikulum, terutama dalam pelajaran PPKN.
Dedi mengapresiasi kritik tersebut, tetapi menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak harus dilakukan dengan mengunjungi Bali.
“Membantu orangtua bersih-bersih rumah itu juga pelajaran PPKN. Mengunjungi tetangga yang mungkin kekurangan beras itu juga PPKN,” jelasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa orangtua yang ingin mengajak anak-anaknya piknik bisa melakukannya secara pribadi, asalkan tidak melibatkan nama sekolah.
Ia menegaskan bahwa jika guru ingin pergi ke Bali, mereka harus menggunakan biaya pribadi, bukan biaya dari orangtua siswa.
Dedi mengingatkan bahwa tidak semua sekolah memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Banyak orangtua di daerah lain yang kesulitan untuk membiayai kegiatan study tour.
“Itulah kenapa saya mengambil sikap seperti ini, karena saya sebentar lagi menjadi Gubernur Jawa Barat,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa ia harus mempertimbangkan kondisi sekolah-sekolah di daerah lain seperti Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon, di mana orangtua siswa tidak semuanya memiliki kemampuan finansial seperti di SMA di Depok.(Hny)
Tinggalkan Balasan