Tegas! Muhaimin Iskandar Minta Pajak Sembako Dibatalkan

  • Whatsapp
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Ami.

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Gus Ami dengan tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak terhadap sembako seperti wacana liar yang belakangan jadi kontroversi di masyarakat.

Bagi Gus Ami, pengenaan pajak sembako tentu saja akan memberatkan petani pada umumnya maupun pangan nasional. Menurutnya langkah tersebut berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

Berita Lainnya

“Saya tegaskan kembali, yang pertama PKB tetap menolak pajak sembako. Kalau itu dilakukan, akan memberatkan pangan nasional terutama memberatkan petani yang memproduksi bahan pokok. Saya kira rencana itu harus dibatalkan,” tegas Gus Ami.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini menilai bila bahan pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat. Saat ini kata dia, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omset dagang menurun.

“Kalau Sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat banyak,” tutur Gus AMI.

Dengan demikian, lanjut Gus AMI, akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Di sisi lain, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0% bagi barang impor kendaraan dan property, yang tentu saja bertujuan untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

“Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” tukas Gus AMI.

Seperti diketahui, rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau Sembako menuai kritik dari banyak pihak. Rencana ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. [ind]

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *