Temuan Ombudsman, BPJS Alami Kerugian Karena Semua Penyakit Dicover

  • Whatsapp
Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya

INDOPOLITIKA.COM- Pemerintah dianggap tidak bisa mengukur kekuatan anggaran BPJS sejak awal program tersebut diluncurkan. Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan dari hasil investigasi Ombudsman selama ini,  ditemukan kesalahan dalam pengelolaan BPJS. Kata dia, semua penyakit dicover tanpa mengukur anggaran yang tersedia.

“Apa yang jadi penyakit? Memang karena kesalahan sejak awal mengimplementasikan program BPJS. BPJS ketika di implementasikan tanpa mengukur kekuatan anggaran sudah dilontarkan manfaat yang optimal. Seluruh penyakit ditanggung. Itu kesalahan pertama,” katanya dalam Raker itu.

Muat Lebih

Hal itu disampaikan Komisioner Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya dalam rapat kerja bersama komisi II DPR. Dia menjelaskan, studi Ombudsman terhadap kinerja BPJS dilakukan menyeluruh. Mulai dari kepesertaan sampai fasilitas kesehatannya (Faskes).

Dia mengatakan, baginya, tidak masalah bila pemerintah hendak menanggung seluruh biaya penyakit. Tetapi, sejatinya tetap diukur kekuatan anggaran untuk menutupi biaya pelayanan itu di tingkat Faskes. Dia mengungkapkan, sebenarnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengusulkan kenaikan tarif iuran sejak lama. Tetapi tidak dipenuhi oleh pemerintah.

“Bagi kami, tidak apa-apa semua itu ditanggung tapi diukur dulu kekuatan anggarannya. Ternyata kekuatan anggarannya defisit terus dari waktu ke waktu. Ada rekomendasi mereka sebenarnya iurannya segini. Tapi dari dulu ditahan angkanya dibawah terus. Mungkin karena politik, tidak dinaikan. Tapi akhirnya pemerintah juga tidak sanggup. Ketika sudah di ujung ini, Menurut kami semuanya menjadi sulit,” katanya.

Karena itu menurut dia, beban defisit keuangan BPJS tetap harus ditanggung negara. Sebab, BPJS Kesehatan merupakan amanat UU. Salah satu solusi yang ditawarkan ORI adalah  mengalokasikan anggaran cukai rokok untuk menutupi defisit itu.

“Nah bagaimana ini bisa ditutup defisitnya? Nah, salah satunya lewat cukai rokok. Sambil bersamaan pelayanan di faskesnya di tingkatkan. Sehingga dari waktu ke waktu masyarakat merasakan manfaatnya sehingga ada kerelaan dari masyarakat kalau dari waktu ke waktu ada kenaikan iuran. Tapi ketika disimpan di ujung seperti sekarang, semua menjadi serba sulit,” ungkapnya.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *