Tengku Zul: Mantan Maling Boleh Ikut Pilkada, NKRI Kedepan Tambah Maju Kah?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemilihan Umum “nyerah” soal larangan eks koruptor ikut nyalon Pilkada. KPU pun mengelurkan PKPU yang memperbolehkan eks koruptor ikut kontestasi Pilkada.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnain dalam cuitanya ikut memperhatikan peraturan baru KPU ini. “Kemarin ada aturan baru dari KPU, mantan maling atau koruptor boleh ikut Pilkada… Kemarin ada yang bilang, Indonesia bukan negara PERATURAN…!” Nah, Ada yg sudah Memahami…? Kira Kira kemana Arah NKRI ke Depan…? Tambah Majukah? Atau…?,” tanyanya.

Bacaan Lainnya

Pria yang akrab disapa Tengku Zul itu menegaskan jika manat reformasi, korupsi adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Korups tidak sama dengan kasus kriminal lainnya.

“Jika para narapidana KORUPTOR dibolehkan ikut Pilkada dan menjadi pejabat publik, masihkah NKRI berjalan di atas amanat REFORMASI?Monggo…,”cuitnya beberapa menit lalu, seperti dikutip indopolitika.com, Sabtu, (7/12/2019).

Lanjut dia, terus jika para mantan maling, narapidana korupsi jadi bupati da walikota, gubernur, bahkan Menteri bahkan jad…..”Dan, para pejabat publiknya mantan narapidana, dan penggemar PORNOGRAFI, apa nama yg tepat untuk julukan negara tersebut? Negara… (silahkan Netizen isi titik2),” cuitnya lagi.

Sebelumnya, komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, PKPU tersebut sudah disahkan‎. Sehingga sudah berlaku untuk Pilkada serentak di 2020 mendatang. “Itu kan sudah disahkan, jadi sekarang sudah berlaku,” ujar Evi saat dikonfirmasi, Jum’at, (6/12/2019).

Namun demikian, KPU tetap mengimbau kepada partai politik sebaiknya tidak mencalonkan orang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Namun hal itu sifatnya hanyalah imbauan saja, bukan pelarangan.
“Jadi di‎ Pasal 3A, kami meminta kepada partai politik untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” katanya.

Sebagai tambahan informasi, KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang disahkan pada 2 Desember 2019 tidak melarang mantan narapidana kasus untuk menjadi kepala daerah.
Dalam aturan itu, bahasan soal pencalonan mantan koruptor tercantum dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) mengatur pencalonan secara umum, sedangkan ayat (4) mengatur pencalonan dari jalur independen.

“Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” tulis PKPU Nomor Tahun 2019 yang bisa diakses di laman resmi kpu.go.id, Jumat (7/12/2019).

Di bagian lampiran, KPU mencantumkan dua dokumen pakta integritas terkait korupsi. KPU membuat pakta integritas agar petinggi parpol untuk menyeleksi calon yang berintegritas dan mengutamakan calon selain mantan koruptor.

Ada pula pakta integritas untuk calon kepala daerah. Lampiran itu meminta calon kepala daerah berkomitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
Selain soal koruptor, KPU juga tak memasukkan soal syarat calon kepala daerah bebas dari tindak perjudian dan perzinaan. KPU hanya menyertakan syarat tak punya rekam jejak perbuatan tercela.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *