Tepatkah Menyebut RRI sebagai Corong PKS dan FPI?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggu, M. Jamiluddin Ritonga menanggapi banyaknya kritik atas temuan penelitian Sapta Pratala tentang Radio Republik Indonesia (RRI) yang kemudian disimpulkan oleh banyak pihak bahwa media tersebut sebagai corong PKS dan FPI.

Menurutnya, temuan penelitian yang dilakukan Sapta Pratala tidak layak dijadikan sebagai alat untuk menghakimi RRI sebagai media yang mendukung gerakan intoleran.

Berita Lainnya

“Temuan itu seyogyanya tidak serta merta dijadikan dasar untuk menghakimi RRI. Untuk menyimpulkan RRI sebagai corong PKS dan FPI tentulah tidak cukup hanya mengacu pada jumlah berita yang disiarkan,” ujar M. Jamiluddin Ritonga Sabtu (15/5/2021).

Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan frekuensi berita PKS dan FPI yang tinggi dilakukan oleh RRI bisa jadi karena pada periode tersebut banyak peristiwa dari dua lembaga itu yang memiliki nilai berita tinggi. Karena itu, wajar saja kalau RRI banyak menyiarkan PKS dan FPI.

“Sebagai media massa, RRI juga harus memperhatikan kaidah berita. Nilai berita, objektifitas, netralitas, dan berita seimbang haruslah tetap menjadi acuan bagi RRI dalam membuat berita. Jadi, frekuensi pemberitaan yang tinggi tidak serta merta RRI langsung divonis sudah menjadi corong PKS dan FPI. Perlu dilihat lebih jauh, apakah arah pemberitaannya positif, netral, atau negatif terhadap PKS dan FPI,” tegasnya.

Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 itu menjelaskan, sebagai media publik, RRI memang harus mengayomi semua elemen masyarakat. RRI harus mampu menjembatani semua elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Aspirasinya bisa saja bernada memuji, mengeritik, atau netral. RRI yang dibiayai APBN haruslah mengakomodirnya,” imbuhnya.

Karena itu, kata penulis buku Perang Bush Memburu Osama ini, RRI tidak boleh seperti di zaman Orba, yang jelas-jelas menjadi corong pemerintah. Isi pemberitaannya hanya yang positif untuk memuji pemerintah.

Menurutnya, paradigma itu tentu sudah tidak sesuai di era reformasi. Di era ini, media publik seperti RRI, tidak diharamkan menyampaikan pemberitaan yang bernada kritik. Hal ini yang harusnya disadari pengelola RRI, pengambil kebijakan, dan pengamat.

Jamiluddin menambahkan, hal seperti itu, umum dilakukan media publik di berbagai negara. BBC di Inggris, VOA di Amerika, dan ABC di Australia.

Jadi, kata Jamiluddin, jangan sampai karena RRI memuat banyak memuat PKS dan FPI pada periode tertentu, lantas disimpulkan sudah menjadi corong dua lembaga tersebut.

“Berpikir seperti ini sangat bias dan menyesatkan. Biarkan RRI menjadi media publik yang sesungguhnya dengan tetap taat pada kaidah berita. Hanya dengan begitu RRI dapat menjelma menjadi media yang netral dan independen untuk melayani semua elemen masyarakat Indonesia,” demikian Jamiluddin. [fed]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *