Terlalu Banyak Error, Pengamat Sebut Nadiem Ahli IT Bukan Pendidikan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus menimbulkan kontroversi. Mulai dari Pancasila dan Bahasa Indonesia yang hilang dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), hingga hilangnya nama KH Hasyim Asy’ari dari Kamus Sejarah Indonesia jilid I.

Belum mereda masalah tersebut, kini muncul kontroversi baru, yaitu hilangnya sejumlah tokoh penting dalam sejarah Indonesia di Kamus Sejarah Indonesia. Di jilid I, tidak ada nama KH Hasyim Asy’ari. Sedangkan di jilid II tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hatta dalam entry khusus, meski masuk pada penjelasan di awal kamus. Sebaliknya, sejumlah nama tokoh Komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu.

Berita Lainnya

Melihat kejadian ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat kebijakan Nadiem sering menuai kontroversi. Bukan hanya lenyapnya Pancasila, Bahasa Indonesia, dan KH Hasyim Asy’ari, tapi juga hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan.

“Dari dulu sudah banyak error-nya. Sebab, dia itu ahli IT, bukan pendidikan,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, hilangnya Pancasila, Bahasa Indonesia, bahkan nama KH Hasyim Asy’ari dari kamus sejarah berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia.

“Ini jelas, duduknya Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak mengarah pada perbaikan pendidikan. Yang terjadi malah banyak kontroversialnya. Ini bahaya,” cetusnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kesal dengan hal ini. Politisi PKB itu pun meminta Kemendikbud segera menarik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dari peredaran. Menurutnya, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik, karena adanya disinformasi.

“Bayangkan jika potensi persebarannya yang begitu luas, namun di sisi lain ada informasi kesejarahan yang tidak akurat. Maka akan ada banyak anak didik dan generasi muda di Indonesia yang tidak bisa memahami proses nation formation maupun nation building secara utuh,” kata Huda.

Anak buah Muhaimin Iskandar ini juga meminta Nadiem mengevaluasi tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia, yang dinilainya tunasejarah dan tunanasionalisme. Ulah tim penyusul yang tak memasukkan nama pendiri Nahdlatul Ulama itu, dianggapnya sangat keterlaluan.

“Kemendikbud harus benar-benar selektif dalam memilih tim penyusun buku ataupun bahan ujian. Sebab, seringkali kita temui berbagai produk konten dari Kemendikbud yang menuai polemik dan kontroversi,” kata Huda.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini juga mendamprat Nadiem. Dia menyebut, lenyapnya nama KH Hasyim Asy’ari merupakan keteledoran dan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa. Bahkan, dia sampai curiga ada pengkhianatan terhadap sejarah bangsa.

“Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia. Tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah,” tegasnya.

Setelah masalah ini heboh, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid muncul. Dia memastikan, tidak ada niat dari Kemendikbud untuk menghilangkan nama KH Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia.

“Terjadi keteledoran. Naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” ujarnya, dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Bukti tidak adanya kesengajaan itu, lanjut dia, buku tersebut memuat peran dari KH Hasyim Asy’ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran KH Hasyim Asy’ari disebutkan di dalam halaman lain. Hanya saja, nama KH Hasyim Asy’ari tidak ada di dalam lema atau entry.

Meski begitu, dia tetap meminta maaf atas keteledoran timnya. “Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” ucapnya.

Hilmar menerangkan, buku tersebut telah disusun sejak 2017. Risetnya melibatkan banyak pihak. Buku tersebut sebenarnya belum selesai. Namun, karena tahun anggaran sudah habis, penyusunan tetap harus dilaporkan. Yang tidak selesai, dibuatkan buku elektroniknya. Kemudian, pada 2019, ada program mengumpulkan bahan dari masing-masing direktorat untuk diunggah ke laman Rumah Belajar.

Dia memastikan, Kemendikbud sudah menarik kamus sejarah tersebut dan buku sejarah lainnya. Kemendikbud juga akan meninjau ulang buku-buku sejarah tersebut agar kesalahan tersebut tidak lagi terjadi. [fed]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *