Terlalu Lembek Sanksi Pelanggaran Etik Berat Pimpinan KPK, MAKI-Pukat UGM Kritik Keras Dewas

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar/net

Zaen menguraikan, menurut Pasal 65 UU KPK, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

“Mengapa berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK? Karena dapat menjadi pintu masuk jual beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK. Misalnya yang pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Robin,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

“Perkara juga menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara. Sehingga KPK akan sulit menangani perkara tersebut, bahkan perkara bisa berujung gagal ditangani,” sambungnya.

Sementara itu, koordinator MAKI, Boyamin Saiman meminta Lili untuk mengundurkan diri. “Kami menghormati putusan Dewas KPK yang menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melanggar kode etik berat dan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Putusan Dewas ini sebagai sebuah proses yang telah dijalankan berdasar Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK,” kata koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Namun, kata Boyamin, putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut MAKI, semestinya sanksinya adalah permintaan mengundurkan diri.

“MAKI meminta Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari Pimpinan KPK demi kebaikan KPK dan demi kebaikan pemberantasan korupsi serta demi kebaikan NKRI,” ucap Boyamin.

Di mata MAKI, pengunduran diri Lili Pintauli Siregar adalah menjaga kehormatan KPK. Sebab, jika Lili tidak mundur maka cacat/noda akibat perbuatannya dinilai akan selalu menyandera KPK sehingga akan kesulitan melakukan pemberantasan Korupsi.

“Opsi melaporkan perkara ini ke Bareskrim berdasar dugaan perbuatan yang pasal 36 UU KPK masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan,” ujar dia. [asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.