Terpidana Suap PUPR: Ketua PKB Muhaimin Iskandar Terima Uang Rp 6 Miliar

  • Whatsapp
Terdakwa Suap PUPR Musa Zaiduddin

INDOPOLITIKA.COM- Terpidana perkara suap proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Musa Zainuddin menawarkan diri menjadi justice collaborator (JC) ke KPK. Musa yang dihukum sembilan tahun ingin membuka dugaan keterlibatan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kasus yang menjeratnya.

Vonis sembilan tahun penjara tanpa masa potongan dirasakan Musa tidak adil. Sebab dalam kasus itu dia tidak ‘main’ sendirian. Ada banyak nama dan peristiwa yang sengaja tidak diungkapnya di persidangan. Karena ada permintaan dari petinggi PKB yang menginginkan kasus ini hanya sampai kapada dirinya.

Baca Juga:

Saat proses penyelidikan, saya pernah didatangi dua petinggi PKB. Mereka menyatakan akan memfasilitasi bantuan hukum. Tapi saya diminta melokalisasi kasus ini agar berhenti di diri saya sendiri dan tidak menyeret petinggi partai,” tutur Musa seperti dikutip dari Tempo.co.

Musa berdalih, surat permohonan JC yang diajukannya semata-mata untuk meringankan vonis masa hukuman dan uang pengganti yang dijatuhkan padanya. Dalam salinan surat JC, Musa mengungkap peran Sekretaris Fraksi PKB yang saat itu dijabat oleh Jazilul Fawaid. Musa mengungkapkan, Jazilul adalah orang utusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diperintahkan untuk menerima uang sebesar Rp 6 miliar.

“Saya ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Fraksi atas instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melalui ketua Fraksi PKB di DPR, Helmy Faishal. Dalam arahannya, Helmy menyatakan bahwa fraksi itu adalah kepanjangan tangan partai. Karena itu, saya diminta mengawal kebijakan partai dan mengamankan jatah anggaran PKB,” cerita Musa.

Lebih lanjut Musa mengatakan, perkara suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016 itu bermula saat badan anggaran tengah membahas dana tambahan optimalisasi untuk sejumlah proyek infrastruktur di sejumlah daerah.

“Sebagai ketua di situ saya diperintahkan untuk mengamankan jatah PKB. Paket proyek (di Maluku dan Maluku Utara) itu memang jatah PKB setelah saya konfirmasi ke pejabat Kementerian PUPR,” imbuh Musa.

Dari situ, diungkapkan Musa, belakangan ia diajak bertemu dengan Abdul Khoir. Dia adalah Direktur PT Widhu Tunggal Utama. Khoir tertarik mengerjakan paket jatah PKB dan menjanjikan fee Rp 7 miliar.

Kemudian, dikatakan Musa, oleh PT Windu Tunggal Utama, uang tersebut diberikan kepada orang kepercayaan Musa, Jailani dan Mutaqin. Setelah menerima uang, kemudian Musa menghubungi Jazilul untuk mengambil uang sebesar Rp 6 miliar dari total Rp 7 miliar di rumah Musa, kompleks rumah dinas DPR.

Musa mengatakan, beberapa bulan sebelum ada proyek infrastruktur ini, Muhaimin sempat bilang menginginkan ada kader PKB yang bisa memimpin Jawa Timur. Pada saat itu, kebetulan kader yang akan diusung PKB adalah kerabat Muhaimin. Sehingga, kata dia, partainya butuh logistik untuk pencalonan.

“Saya menangkap pesan pembicaraan tersebut agar saya bisa membantu. Saya tidak tahu persis pengunaan uang tersebut. Setelah uang saya serahkan kepada Jazilul, saya mengontak Helmy Faisal dan meminta kepadanya untuk menyampaikan pesan kapada Muhaimin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan melalui Jazilul,” tutup Musa.

Musa adalah mantan anggota  DPR Fraksi PKB. Kini ia mendekam di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah dinyatakan terbukti menerima duit sogokan itu. Musa dihukum sembilan tahun penjara. Selain itu hakim juga mewajibkan Musa untuk mengembalikan uang suap sebesar Rp 7 miliar. [pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *