Terungkap Ada Pertanyaan Soal Threesome dan Orgy, Sejumlah LSM Desak Firli Batalkan Tes Pegawai KPK

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan mendesak Ketua KPK Firli Bahuri membatakan tes wawancara kebangsaan (TKW) yang menjadi syarat alih stasus pegawai antirasuah itu menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Alasan TWK itu harus dibatalkan, lantaran sejumlah pertanyannya terkait alih status ASN itu cenderung melanggar kebebasan beragama hingga melecehkan perempuan perempuan.

Berita Lainnya

Dalam keterangan pers Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan yang terdiri dari sejumlah LSM seperti LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, ICJR, YLBHI, hingga Imparsial itu terungkap sejumlah pertanyaan yang diduga ditanyakan pada pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan yang dianggap menyimpang dari komitmen pemberantasan korupsi itu di antaranya sebagai berikut:

1. “Kamu alirannya netral atau bagaimana?” tetapi tidak dijelaskan aliran netral itu bagaimana. Ada yang bertanya balik apa yg dimaksud aliran dan pewawancara juga tidak bisa menjelaskan.

2. “Bersedia lepas jilbab?” dan jika tidak, dikatakan egois.

3. “Ikut pengajian apa? Ustadz idola/favoritnya siapa?”

4. “Hari minggu ada kegiatan apa?”

5. Ditanya pendapat tentang LGBTQ

6. Ditanya tentang mengucapkan Natal

7. Ditanya pendapat soal free sex. Saat ada yang menjawab tidak masalah kalau bukan anak-anak, konsensual dan di ruang privat, ditanya lagi, “kalau threesome bagaimana? Kalau orgy bagaimana?”

8. “Kenapa belum menikah?” Kemudian ada yang diceramahi,”nikah itu enak, saat capek pulang kerja ada istri yang melayani buat ngasih minum, nyiapin, dll”, atau “Jangan banyak milih buat pasangan nikah, ini saya ngasih saran aja lo”

9. Ditanya mengenai donor darah.

Terkait hal itu, Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan menganggap munculnya soal-soal dalam TWK itu telah berlawanan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol).

“Pertanyaan-pertanyaan di atas jelas telah bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memiliki keyakinan tertentu terhadap ajaran suatu agama. Seseorang tidak dapat dinilai atas apa yang dipikirkan dan diyakininya. Batas keyakinan seseorang adalah hanya apabila dimanifestasikan dan pembatasan itupun terikat pada batasan tertentu sebagaimana di atas,” demikian penggalan isi siaran pers tersebut.

Selain itu, pimpinan KPK juga disebut telah melanggar Pasal 28G (1) dan Pasal 281 (2). Pasal 28G (1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat.”

Adapun isi Pasal 28I (2) yaitu: ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

“TWK ala Firli Bahuri ini juga melanggar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah menjadi hukum Indonesia dengan UU 7/1984. Hal ini adalah langkah mundur bagi kondisi pemenuhan hak-hak perempuan,” kata Koalisi ini.

Sebelumnya, materi tes wawasan kebangsaan baik tertulis maupun wawancara menjadi sorotan publik karena dinilai tidak sesuai dengan tugas KPK.

Misalnya dalam tes tertulis, sebanyak 20 pertanyaan tertutup disodorkan kepada pegawai KPK dan sembilan pertanyaan dijawab dalam bentuk esai. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *