Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Jadi Polemik, Begini Tanggapan BKN

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara menyangkut asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik di ruang publik.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja BKN, Paryono, mengatakan pegawai KPK dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengacu sejumlah regulasi. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30/2002 tentang KPK, Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

Berita Lainnya

“Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, telah ditentukan persyaratan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah; Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan; dan Memiliki integritas dan moralitas yang baik,” kata Paryono, Sabtu (8/5/2021).

Selanjutnya, menurut Paryono, berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK 1/2021, maka dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Dikatakan, TWK yang dilakukan terhadap pegawai KPK, berbeda dengan tes serupa untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (deputi, direktur/kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain, sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” ungkap Paryono.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjaga independensi, menurut Paryono, dalam melaksanakan asesmen TWK bagi pegawai KPK, digunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor.
Dalam multi-metode, dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB 68), penilaiaan rekam jejak dan wawancara.

Sementara dalam multi-asesor, pihak yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, tetapi dari instansi lain seperti Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

“Selain itu, dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN akan tetapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN. Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting,” ungkap Paryono.

Oleh karena itu, Paryono menegaskan, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat, bisa menentukan nilai secara mutlak, sehingga independensinya tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Dalam melakukan asesmen TWK, terdapat tiga aspek yaitu integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme. Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara.

Sementara netralitas ASN, dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

“Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara,” kata Paryono.

“Ketiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU 5/2014 tentang ASN dan Pasal 3 PP 41/2020,” imbuh Parono.

Paryono menyatakan dari hasil asesmen TWK, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat mencapai 1.274 peserta, dan tidak memenuhi syarat 75 orang. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *