Tetap Koalisi Dengan Gerindra, PKS Ngarep Pilwagub Dipercepat

  • Whatsapp
Ilustrasi

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini menjabat Menteri Pertahanan di pemerintah Presiden Jokowi. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Meski demikian, ditingkat DKI Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap berkoalisi dengan partai Gerindra.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menegaskan, PKS akan tetap berkoalisi dengan Partai Gerindra di DKI Jakarta.

Baca Juga:

“Koalisi dengan Gerindra di DKI terkait cawagub tetap jalan,” ucap Arifin ketika dihubungi wartawan, Jumat (25/10).

Saat ditanya sampai kapan koalisi dengan Gerindra di DKI Jakarta akan terjalin, ia enggan menjawabnya. Meski demikian, Arifin meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera memproses pemilihan wagub (pilwagub) DKI dengan menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab).

“Kami meminta agar pimpinan DPRD untuk segera selenggarakan rapimgab,” ujarnya.

Seperti diketahui, untuk posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden. Dua partai pengusung, PKS dan Gerindra, sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun, proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas, tetapi hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, saat ini DPRD DKI lebih memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 dibanding pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Apalagi, saat ini Gubernur DKI Anies Baswedan juga nampak tak terbebani menjalankan pemerintahan tanpa pendamping di DKI Jakarta.

“Iyalah anggaran lebih penting (dari pembahasan wagub). Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum aja,” kata Taufik, Jumat (25/10).

Taufik mengatakan, pembahasan KUA-PPAS untuk APBD menyangkut uang rakyat Jakarta. Dengan demikian, DPRD DKI lebih memilih mendahului KUA-PPAS daripada mencari pengganti Sandiaga Uno.

“Makanya kita bilang APBD dulu aja lah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Terlebih DPRD DKI juga bakal tidak mendapatkan gaji selama enam bulan jika pembahasan KUA-PPAS 2020 tak selesai pada 30 November 2019. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Meski demikian, Ia menyebut, proses pemilihan wagub di Jakarta akan dilaksanakan sebelum tahun 2020.

“Wagub sebelum tahun barulah ada,” tutur Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Seperti diketahui, sejak Rabu (23/10) kemarin, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menggelar rapat anggaran KUA-PPAS 2020.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *