INDOPOLITIKA – Kamboja meragukan komitmen Thailand untuk berdamai setelah Bangkok membatalkan persetujuannya terhadap usulan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung, menurut Perwakilan Tetap Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Berbicara pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang mendesak dengan agenda “Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” Duta Besar Keo Chhea mengatakan situasi di sepanjang perbatasan Kamboja – Thailand masih belum stabil karena “agresi bersenjata Thailand yang tidak beralasan dan ilegal.”
Dalam permohonannya yang penuh semangat kepada komunitas internasional, Keo Chhea menyatakan: “Kami juga menyampaikan seruan mendesak kepada seluruh Anggota Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, serta mitra dan sahabat internasional kami – mohon jangan berpaling”
“Jika konflik ini meningkat, perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan Asia Tenggara akan terancam. Sudah saatnya untuk menghentikan agresi bersenjata yang tidak beralasan dan ilegal ini terhadap Kamboja,” katanya dikutip dari Khmer Times, Sabtu (26/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pada malam 24 Juli 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim—yang juga memimpin ASEAN tahun ini—secara pribadi menelepon Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk menengahi krisis tersebut.
“Perdana Menteri Anwar menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mendesak kedua belah pihak untuk segera menyepakati gencatan senjata guna mencapai resolusi damai. Perdana Menteri kami menegaskan dukungan penuh Kamboja terhadap usulan tersebut, dengan alasan yang kuat bahwa Kamboja tidak memulai permusuhan,” ujar Keo Chhea kepada Dewan.
Setelah panggilan tersebut, Perdana Menteri Anwar menyampaikan bahwa Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, yang akan berlaku efektif pada tengah malam tanggal 24 Juli. Namun, utusan Kamboja mengatakan bahwa konsensus ini tiba-tiba digagalkan.
“Sayangnya, lebih dari satu jam kemudian, Thailand mengubah pendiriannya, dengan alasan perlunya penundaan,” ungkapnya.
“Dengan demikian, penyelesaian konflik bersenjata saat ini pada akhirnya bergantung pada kesediaan tulus Thailand untuk berkomitmen pada gencatan senjata – sebuah langkah awal yang penting menuju solusi yang langgeng,” imbuhnya.
Kamboja terus mendesak Dewan Keamanan untuk merujuk masalah ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), dan telah berjanji untuk mematuhi setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah tersebut.
Kerajaan menegaskan bahwa hanya resolusi hukum, berdasarkan perjanjian internasional dan putusan ICJ, yang dapat memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. (Red)
Tinggalkan Balasan