Tidak Benar Dana Haji Akan Dialihfungsikan untuk Perkuat Rupiah, Ini Penjelasan Anggito

  • Whatsapp
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu

INDOPOLITIKA.COM – Beredar pemberitaan sejumlah media massa terkait Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu yang menyatakan apabila haji 2020 ditiadakan, maka dana sebesar US$ 600 juta BPKH dapat dipakai memperkuat rupiah dalam menghadapi Darurat Covid-19.

Menanggapi itu, Anggito mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut diucapkan dalam acara internal Halal Bihalal Bank Indonesia, pada 26 Mei 2020. Pernyataan tersebut, klaim dia, adalah bagian dari ucapan silaturahmi secara online kepala Badan Pelaksana (BP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada gubernur dan jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Bacaan Lainnya

Saat itu, kata dia, di hadapan gubernur dan deputi gubernur BI, disampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah dan memberikan informasi terkink mengenai Dana Haji. Antara lain yaitu mengenai Dana Kelolaan, Investasi dan Dana Valuta asing serta kerja sama BI dan BPKH mengenai kantor di Bidakara, Jakarta. Selain itu, juga mengenai pengelolaan valuta asing dan rencana Cashless Living Cost Haji dan Umrah.

“Pernyataan yang dimuat kembali oleh salah satu media online tersebut, telah dimuat dan memberikan kesan ada kaitannya dengan pemberitaan mengenai pembatalan haji 2020 oleh Menteri Agama pada tanggal 2 Juni 2020,” kata Anggito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2020).

Pada tanggal 2 Juni 2020, Kepala BP-BPKH itu mengaku sama sekali tidak memberikan pernyataan terkait dengan Pembatalan Haji 2020, apalagi menyangkut kaitannya dengan dana US$600 juta.

“Dana tersebut memang tersimpan di rekening BPKH, dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH. Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji,” ucap Anggito.

Anggito juga menyatakan seluruh dana kelolaan jamaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing itu, telah dikelola secara professional pada instrumen syariah yang aman dan likuid. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *