Tiga LSM Desak Wiranto Transparan Soal Korban Kerusuhan di Deiyai, Papua

  • Whatsapp
Direktur KontraS Usman Hamid

INDOPOLITIKA – Tiga lembaga yang fokus terhadap isu hak asasi manusia menyayangkan sikap Menkopolhukam Wiranto yang tidak menjelaskan secara gamblang terkait kerusuhan di Papua, terutama peristiwa di Deiyai yang menelan korban jiwa. Mereka mendesak pemerintah menjelaskan perisitwa ini secara transparan.

Tiga lembaga tersebut adalah Amnesty International, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan KontraS.

Baca Juga:

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik upaya yang dilakukan Menkopolhukam dinilai gagal melakukan penjelasan kepada publik terkait peristiwa berdarah di Deiyai, Papua.

“Apa yang dilakukan oleh Menkopolhukam lewat konferensi pers siang ini adalah langkah yang baik untuk mendinginkan suasana di Papua dan Papua Barat. Namun sangat disayangkan pada kesempatan tersebut Menkopolhukam gagal menjelaskan kepada publik terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus 2019 yang masih simpang siur sampai pada hari ini,” kata Usman Hamid, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Menurut Usman, terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga mengritik pemblokiran akses informasi di Papua. Menurutnya, langkah itu bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tapi justru mempersulit warga Papua dan warga luar papua untuk bertukar informasi terkait informasi yang sebenarnya terjadi di sana.

“Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua,” ucapnya.

Asfinawati berharap Pemblokiran yang dilakukan pemerintah untuk segera dihentikan internet untuk mobile cellular di Papua segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” sambungnya.

Sementara itu Kordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan, publik mengharapkan adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai. Jajaran Kepolisian harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai serta mengumumkan hasilnya ke publik.

“Keluarga korban meninggal berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum. Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang waktu dua minggu terakhir,” paparnya. (rma)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *