Tim Tabur Kejagung Tangkap Buron Kasus Pengadaan Kapal Ikan Di Dompu

  • Whatsapp
Buronan kasus pengadaan kapal ikan di Dompu

INDOPOLITIKA.COM – Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung mengamankan salah satu buron, Direktur CV Panesti Jaya Marine, Kartono, Rabu (26/2). Kartono merupakan buron dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kapal tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2006.

“Sekira pukul 15.50 WITA Tim Tabur Intelijen Kejati Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Tim AMC Intelijen Kejaksaan Agung RI. berhasil mengamankan saudara Kartono, buronan atau Daftar Pencarkan Orang (DPO) Kejari Dompu,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis yang diterima indopolitika, Kamis (27/2/2020).

Bacaan Lainnya

Kartono sendiri adalah terpidana yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1102/K/Pidsus/2009 tanggal 03 November 2010 diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Hari menjelaskan, Kartono bersama dengan Iwan Iskandar, Mohammad Abdul Rojak, Arifin dan Raodah Ismail telah mengerjakan proyek pengadaan dua unit kapal tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 836.2 juta.

Direktur CV. Pangesti Jaya Marine itu ditujuk  sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp.759 juta, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dengan masa kontrak selama 60 hari.

Setelah jangka waktu kontrak selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yaitu H. Mohammad A Rajak, Arifin, Iwan Iskandar dan Raodah Ismail, dua unit kapal penangkap ikan dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi, kemudian diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk diserahkan kepada nelayan.

“Namun fakta di lapangan menunjukan sebaliknya bahwa dua unit kapal penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.690 juta,” beber Hari.

Terpidana didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan subsider melanggar Pasal 3  UU Nomor 31 Tahum 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *