Tolak Saja Pengesahan RUU KPK, Sudah Selesai, Gampang Toh

  • Whatsapp
Pakar Hukum Tata Negara Rafly Harun

INDOPOLITIKA.COM- Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan solusi khusus agar tak ada ribut-ribut di masa transisi pemerintahan dan legislatif seperti sekarang ini. Dia bilang, gampang saja Presiden Jokowi harus menolak pengesahan RUU KPK.

“Tolak aja pengesahan RUU KPK, sudah selesai. Gampang toh,” kata Refly kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Berita Lainnya

Sayangnya sikap Presiden justru sebaliknya. Presiden malah mendukung pelemahan KPK. Salah satunya dengan menyetujui  dibentuknya dewan pengawas dalam revisi UU KPK.

“Padahal dewan pengawas itu cikal bakal pelemahan KPK,” imbuhnya.

Refly mengatakan KPK tidak perlu dibuatkan Dewan Pengawas karena lingkup internal lembaga antirasuah itu sudah memiliki majelis etik.

“Kalau dibilang soal pengawasan tidak ada, lembaga republik ini tidak ada yang tak punya pengawasan. Semua ada pengawasan. Baik formal maupun nonformal. KPK itu sudah ada pengawasan. Mereka kan ada majelis etik. Mereka bahkan bisa memberhentikan anggota KPK yang melanggar,” imbuhnya.

Selain majelis etik, KPK juga diawasi DPR. Wakil rakyat setiap kali bisa mengkritik KPK. Ada juga BPK, yang melakukan pengawasan dari sektor keuangan.

Selain itu Rafly juga mengomentari terkait wacana operasi penyadapan KPK yang diwajibkan meminta izin  terlebih dulu pada pengadilan. Menurut dia, jika di negara-negara lain ada ketentuan itu lantaran kondisinya normal.

“Kalau di kita kondisinya normal, KPK nggak perlu ada. Ini karena kondisi extraordinary, makanya korupsi dibilang extraordinary crime, artinya penanganannya dengan cara luar biasa, salah satunya adalah dengan menghadirkan lembaga superbody bernama KPK,” ujarnya.

Maka itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyebut pemerintah seharusnya mendukung penguatan KPK dengan menolak revisi UU KPK. Kalau terkait integritas capim terpilih yang masih diragukan, Rafly mengatakan ya sudah itu sudah kadung terpilih. Mau tak mau harus didukung.

“Karena kalau tak didukung, keenakan,” imbuh Refly.

Tapi kalau untuk revisi UU KPK, Refly berharap Presiden harusnya tegas menolak. [sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *