Tolak UU KPK, BEM-Nas Sepakat Cara Selain Demo

  • Whatsapp
Mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak pengesahan RUU KPK dan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan

INDOPOLITIKA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Nasionalis (BEM-Nas) menilai, cara-cara lain dalam menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi juga perlu dilakukan. Bukan hanya turun ke jalan, upaya mencabut UU tersebut juga bisa dilakukan melalui judicial review maupun legislative review.

“Jalur-jalur konstitusional selain demonstrasi yaitu judicial review dan legislatif review, masih dapat juga dilaksanakan dan ditempuh dengan baik. Dan kita pun sangat setuju dengan langkah-langkah tersebut,” ujar perwakilan BEM-Nas, Ghabri Muhammad Al Ayyubi, di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (31/10/2019).

Baca Juga:

Ghabri tak menyalahkan aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK. Sebab, keputusan itu diambil setelah pemerintah dinilai tak menanggapi tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, terkait revisi UU KPK. Namun menurutnya, ada cara legal dan konstitusional lainnya yang bisa ditempuh mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Cara ini dipandang menjadi alternatif di tengah kebuntuan yang ada.

Lebih lanjut BEM-Nas menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan. Bukan hanya terhadap UU KPK, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya apabila dirasa menyimpang, akan mereka kritisi. Hal ini dilakukan agar pembangunan selama lima tahun ke depan tak keluar dari treknya.

“Karena itu kita gelar juga diskusi ini. Tujuannya adalah agar kita memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengawal kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Upaya senantiasa mengawal dan menjadi mitra kritis pemerintah, menurut Ghabri, juga disepakati para mahasiswa peserta diskusi. Mereka antara lain berasal dari berbagai kampus seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Bung Karno (UBK), dan lainnya.

“Jadi kesimpulan disksusi ini adalah bagaimana mahasiswa harus memiliki sinergitas dengan pemerintah, dan pemerintah harus memberi ruang kepercayaan pada mahasiswa, itu isu yang menjadikan mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah,” tandas mahasiswa UIN Jakarta ini.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *