TP4/TP4D Minta Dibubarkan Segera, Begini Tanggapan Kejaksaan Agung

  • Whatsapp
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri.

INDOPOLITIKA.COM – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan wacana pembubaran Tim pengawalan, pengamanan, pemerintahan dan pembangunan (TP4) seperti disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya. Pembahasannya akan digodok pada saat rapat kerja nasional (rakernas) Kejaksaan.

“Nantilah kita liat perkembangannya, karena pak Jaksa Agung (Burhanudin) sudah menjelaskan tadi, itu akan dibahas dalam Rakernas Kejaksaan nanti tanggal 3-6 Desember di Cisarua,” kata Mukri kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (20/11/2019).

Muat Lebih

Selain itu pihaknya juga akan mengevaluasi TP4D yang belakangan diketahui banyak dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. “Dalam langkah itu nanti evaluasi atau perumusannya akan dibahas pada saat rakernas,” tukasnya.

Diketahui, TP4 kembali disorot lantaran Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku pihaknya menerima laporan soal tim tersebut. Hal tersebut ia kemukakan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019.

“Untuk Pak Jaksa Agung, KPK sudah terima surat dari asosiasi pemerintah kabupaten dan kota, kalau tidak salah sudah dua kali bersurat terkait dengan TP4D,” kata Agus.

Sebagai pengingat, Jaksa Agung 2014-2019 H.M. Prasetyo membentuk TP4D di tingkat Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI bertanggal 1 Oktober 2015. Tujuannya untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui pencegahan dan persuasif di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah hukum penugasan masing-masing.

Namun, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitri, yang juga anggota TP4D bersama Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Keduanya telah ditetapkan tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2019.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *