TPF Komnas HAM Beber Hasil Investigasi Insiden 21-23 Mei, Berikut Kesimpulannya!

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Tim Pencari Fakta Peristiwa (TPF) 21-23 Mei 2019 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyampaikan temuan, fakta peristiwa, kesimpulan, serta rekomendasinya terkait aksi massa dan kekerasan yang terjadi di DKI Jakarta dan Pontianak KalimantanBarat.

TPF yang diketuai Amiruddin dibentuk guna menghimpun fakta dan keterangan terkait peristiwa 21-23 Mei 2019. Selain itu,  agar dapat memastikan penanganan kasus para korban berjalan secara transparan. Sebab disinyalir ada 10 korban jiwa jatuh, 465 ditangkap dan atau ditahan Polri. Dimana 74 diantaranya adalah anak-anak.

Baca Juga:

Fakta Peristiwa:

Pada 22 Mei Komnas HAM mengemukakan jika pada hari tersebut, sudah ada beberapa korban jiwa luka-luka di beberapa titik Jakarta. Karenanya, Komnas HAM langsung mendatangi beberapa RS guna memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Informasi mengenai adanya korban jiwa dalam aksi massa 21-23 Mei kian terang benderang ketika pimpinan TGPF Polri menerangkan kepada Komnas HAM bahwa delapan korban jiwa di Jakarta tertembak peluru tajam, satu kena hantaman benda tumpul di kepala. Sementara di Pontianak, satu korban tertembak.

“Setelah melakukan investigasi, ada enam rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan ke berbagai pihak terkait kasus ini mulai dari presiden, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Komisi Pemilihan Umum, serta Gubernur DKI Jakarta. Hari ini kami kirimkan secara resmi temuan rekomendasi fakta-fakta yang ada agar bisa ditindaklanjuti,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsar pada awak Media di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Berikut 6 rekomendasi Komnas HAM atas peristiwa 21-23 Mei ini:

Meminta presiden upayakan penyelesaian kasus ini

Rekomendasi yang pertama dilayangkan pada Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Presiden Jokowi diharapkan dapat mengupayakan serta mengambil langkah strategis agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, dan memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum seluruh pelaku.

Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi agar membenahi sistem pilpres agar lebih baik serta ramah HAM. Rekomendasi ini juga mendorong agar parpol lebih mengutamakan program politik serta mencegah penyebaran kebencian selama proses pemilu dan pilpres.

Komnas HAM pada Polri

Sedangkan dalam rekomendasi pada Kapolri, Komnas HAM meminta pengungkapan pelaku utama, lanjutan penyelidikan dan penyedikan atas jatuhnya 10 korban meninggal, hingga pelaku penembakan dapat diungkap. “Hal ini untuk mencegah terus berkeliarannya pemegang senjata api gelap di tengah masyarakat,” kata Beka.

Komnas HAM juga meminta adanya sanksi dan hukuman ada anggota Polri yang lalukan tindak kekerasan yang berlebihan, serta meningkatkan pengetahuan serta kapasitas anggota Polri untuk menangani aksi demonstrasi serta kerusuan massa, agar terhindar dari pelanggaran HAM.

Terhadap Menteri Kesehatan

Komnas HAM merekomendasikan tersedianya pelayanan kesehatan di setiap  rumah sakit dalam situasi politik kritis.

Pada para menteri, KPU, hingga Gubernur DKI

Komnas HAM merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), dapat meningkatkan peran lembaga pengelola dan penyedia informasi yang otoritatif serta kredibel. Selain itu juga agar dapat memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan pada situasi tertentu, tidak mengurangi penikmatan HAM terutama hak mendapat informasi serta penyampaian pendapat.

Pada KPU, Komnas HAM meminta agar perlu lebih cermat dan responsif dalam penyelenggaraan pemilu supaya aspirasi serta keluhan masyarakat bisa tersalurkan dengan baik.

Sedangkan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Komnas HAM meminta agar dapat memastikan adanya SOP layanan kesehatan dalam situasi tertentu agar korban dapat ditangani dengan baik.[asa]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *