Tujuh Usulan Pembangunan Infrastruktur di Sumsel Disetujui Menteri PUPR

  • Whatsapp

Sedikitnya tujuh pembangunan infrastruktur di Sumatra Selatan (Sumsel) langsung disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari sejumlah usulan yang diajukan Provinsi Sumsel terkait program pembangunan infrastruktur.

Persetujuan usulan tersebut terealisasi pada saat Gubernur Sumsel H. Herman Deru dengan inisiatif mengajak sejumlah bupati dan wali kota se-Sumsel saat rapat dan paparan langsung di hadapan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019)

“Inisiasi saya ini membuahkan hasil dengan mengajak dan membawa Gubernur Babel, serta sejumlah wali kota dan bupati se Sumsel rapat dan paparan langsung di hadapan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta,” ujar Herman Deru.

Herman Deru mengutarakan, tercatat ada sedikitnya 7 usulan pembangunan infrastruktur yang langsung disetujui Menteri untuk dipercepat pembangunannya seperti Jembatan Paiker di Kabupaten Empat Lawang, Pelebaran Jalan Banyuasin-Betung, lanjutan pembangunan Tol Kapalbetung serta realisasi Jembatan Bangka-Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku sengaja mengajak gubernur, wali kota dan Bupati se-Sumsel untuk ramai-ramai paparan ke Menteri PUPR. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (MY) yang ingin fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di Sumsel.

“Ini adalah bentuk komunikasi yang nyata dan berbukti. Dengan begini semua permasalahan pembangunan di daerah cepat teratasi. Palembang-Betung segera diatasi oleh Kementerian, dan Jalan Tol Kapal Betung dilanjut. Untuk seksi Palembang-Betung juga begitu” Ini buktinya,” tegas Herman Deru

Untuk itu menurut dia, pihaknya akan membiasakan komunikasi seperti ini ke Kementerian-Kementerian lain agar semua persoalan langsung terjawab, karena untuk menganggarkan di APBD perlu estimasi, sedangkan pihaknya perlu tahu perkiraan intervensi pusat berapa.

“Kalau beginikan kita sudah jelas artinya kita tidak harus lagi buang-buang anggaran untuk satu titik pembangunan yang memang sudah dianggarkan pusat. Saya yakin semua bupati senang dengan komunkasi seperti ini, boleh tanya sendiri dengan bupatinya,” pungkas Herman Deru.

Adapun ketujuh infrastruktur tersebut, di antaranya program normalisasi Sungai Lambidaro Sekanak di Kota Palembang. Normalisasi ini langsung mendapat dukungan persetujuan menteri, dan akan mulai dilakukan pembangunan jika pembebasan lahan selesai di tahun 2020.

Jembatan Paiker di Kabupaten Empat Lawang, Pelebaran Jalan Banyuasin-Betung, lanjutan pembangunan Tol Kapalbetung serta realisasi Jembatan Bangka-Sumsel.

Berikutnya adalah pelebaran Jalintim sepanjang 57 KM Banyuasin-Betung yang saat ini kondisinya sangat kritis dan memicu kemacetan kendaraan hingga 3 jam lamanya.

Bahkan lebih parahnya kemacetan ini diketahui mengganggu lalu lintas perekonomian di 7 provinsi seperti Jambi, Riau, Aceh, Sumbar dan Sumut. Meskipun sejumlah perbaikan dan pelebaran telah dilakukan oleh Pemda setempat.

Selain Jalintim di Banyuasin, dalam rapat terbatas itu Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, juga berkomitmen memprioritaskan pembangunan exit tol di kawasan Mesuji OKI sepanjang 11 KM dengan dana APBN. Sedangkan sisa pembangunan 6 KM lagi diserahkan ke Provinsi Sumsel.

Lalu yang keempat adalah disetujuinya akses jalan menuju Bandara di Kota Lubuklinggau dan peralihan exit tol ke kawasan industri di kota perbatasan tersebut sesuai keinginan Walikota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe saat paparan.

Kemudian yang tak kalah menggembirakan bagi warga Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan sekitarnya dalam rapat singkat itu Menteri PUPR juga memastikan akan mempercepat pembangunan Jembatan Paiker yang putus beberapa waktu lalu dengan menggunakan dana pemerintah pusat secara penuh.

Pembangunan infrastruktur yang berikutnya yang tak kalah ditunggu-tunggu adalah soal pembangunan Jembatan Bangka-Sumsel. Khusus untuk jembatan ini Menteri PUPR juga mengungkapkan dukungannya secara utuh.

Hanya saja ia meminta pemerintah Sumsel dan Bangka melakukan studi kelayakan (feasibility study) yang baik terlebih duku dan kuat karena Ia sudah menyetujui pembangunan dilakukan dengan dana APBN secara keseluruhan.

“Mari bikin fesibility yang kuat agar kami bisa putuskan ini dibangun karena banyak daerah lain yang juga minta dibangunkan jembatan seperti misalnya Batam. Saya dukung penuh, Fisibility Studynya harus baik dan kuat nanti kita mulai desain. Bila perlu 13 KM lewat laut kalau APBD-nya kurang mendingan ditangani APBN,” jelas dia.

Seperti diketahui selain Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, sejumlah wali kota seperti Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Wali Kota Lubuk Linggau H. Prana Putra Sohe, ada juga bupati lainnya tampak hadir dalam rapat tersebut. Seperti Bupati Banyuasin H. Askolani, Bupati Kabupaten OKI H. Iskandar, juga Bupati Kabupaten Empat Lawang Joncik Muhammad dan Bupati Bangka Selatan.

Di tempat yang sama, Wali Kota Palembang H. Harnojoyo diwawancarai usai rapat juga mengaku sangat senang dengan terobosan yang dilakukan gubernur tersebut. Sejak menjabat Wali Kota hingga masuk periode kedua menurut dia, baru kali ini ada gubernur yang berinisiatif mengajak ramai-ramai paparan langsung dengan Menteri PUPR.

”Tentu senang dan Saya kira ini inisiatif yang bagus sekali terutama untuk percepatan pembangunan. Kebetulan tadi usulan normalisasi Lambidaro Sekanak sudah disetujui pak Menteri mudah-mudahan tahun 2020 bisa mulai dilakukan,” tutup dia. (ind)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan