INDOPOLITIKA – Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie membentuk tim khusus percepatan pengelolaan sampah. Tim ini diawasi langsung Kementerian Lingkungan Hidup lantaran wilayahnya saat ini berstatus darurat sampah.
“Ya, hari ini dengan dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kita kumpulkan seluruh OPD, camat dan lurah, mereka nanti akan menempatkan ditujuh kecamatan,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, dikutip Kamis, (15/1/2026).
Ia mengatakan, nantinya sejumlah pegawai dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membantu memfasilitasi. Seperti misalnya, pembentukan bank sampah dengan mencatat dan mendokumentasikan TPS 3R.
“Khususnya pada titik-titik kritis soal sampah ditiap wilayah seperti itu. Nanti untuk kemudian hasilnya, diambil langkah-langkah berikutnya ke depan harus seperti apa,” kata Benyamin.
Menurutnya, tim ini merupakan komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sekaligus arahan dari Gubernur Banten.
“Kita akan terus membenahi penanganan sampah di Tangsel dalam skala jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang seperti ini,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup bersifat pendampingan wilayah. Tapi jumlahnya cukup banyak, sekitar 140-an.
“Mereka jadi satu kecamatan itu ada berapa puluh orang gitu, nanti menyebar disetiap lini. Tapi tugas mereka nanti bersama dengan perangkat kita di lapangan, di para lurah, RT, RW, kita sudah instruksikan untuk membentuk bank sampah,” ujarnya.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler KLH, Agus Rusli membenarkan pihaknya membuat tim pendampingan di Kota Tangerang Selatan. Sehingga setiap kecamatan itu didampingi dan difasilitasi dan harus mengidentifikasi semua sumber-sumber timbulan sampah.
“Kami juga ingin memastikan bahwa semua sampah itu terkelola ditempat, terkelola disetiap kelurahan. Sehingga tidak menjadi beban ke TPA atau paling tidak hanya 10 persen dari sampah tersebut yang bisa ke TPA karena hanya residu saja yang boleh masuk ke TPA,” kata Agus.
Kerja tim tersebut, lanjutnya, didukung juga dengan penyuluh, kemudian ada komunikasi informasi edukasi yang mendampingi masyarakat. Kemudian
bagaimana melakukan pemilahan, bagaimana melakukan pengomposan, bagaimana membuat biopori dan sebagainya, sehingga sampah organik itu bisa selesai disetiap rumah tangga.
“Satu tim itu ada sekitar 20 orang, kemudian ada satu tim komunikasi informasi dan edukasi. Sama juga 20 orang, jadi sekitar 150 orang lah,” ujarnya.
Ia mengatakan, nanti koordinasi dengan setiap camat, dengan setiap kelurahan. Setiap kelurahan nanti didampingi tim KLH untuk mengidentifikasi TPST, TPS3R dan kegiatan-kegiatan bank sampah.
“Kalau misalnya kapasitas TPS3R ini taruh lah misalnya satu ton, padahal bisa sampai lima ton, berarti kita tingkatkan operasionalisasinya jadi lima ton. Kalau kapasitasnya lima ton, kalau misalnya kapasitasnya sudah tidak aktif berarti kita aktifasi lagi,” demikian Agus. (Red)
Tinggalkan Balasan