INDOPOLITIKA – Ratusan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Mempawah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kelalaian dalam mengisi PPDS (Pangkalan Data Sekolah) yang menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Aksi ini dimulai dengan long march menggunakan sepeda motor dari halaman Masjid Agung Alfalah Mempawah.

Ratusan pelajar ini bergerak menuju SMA Negeri 1 Mempawah Hilir di Jalan Raden Kusno, tempat di mana permasalahan ini bermula.

Sesampainya di sekolah, mereka langsung disambut oleh Kepala Sekolah beserta jajaran guru yang telah menyiapkan mediasi dengan orang tua dan wali murid.

Dalam mediasi tersebut, para orang tua dan wali murid menyampaikan tuntutan mereka agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Selama pertemuan, orang tua dan wali murid dengan tegas mendesak agar Kepala Sekolah dan guru yang terbukti lalai dalam proses pengisian PPDS untuk dicopot dari jabatannya.

Mereka juga meminta agar pihak yang bersangkutan mengundurkan diri dan dipindahkan dari wilayah Kabupaten Mempawah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kejadian yang merugikan ratusan siswa ini.

Para orang tua merasa kecewa dan marah karena kelalaian ini berdampak langsung pada masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Mereka menilai bahwa kesalahan ini harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Keputusan yang mereka anggap ceroboh ini menyebabkan siswa-siswa yang seharusnya dapat mengikuti SNBP 2025 kehilangan kesempatan berharga.

Aksi unjuk rasa ini juga menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang turut mengecam kelalaian pihak sekolah dan berharap agar pemerintah setempat segera mengambil tindakan yang tepat.

Siswa dan orang tua meminta agar pihak berwenang segera turun tangan untuk memastikan agar pendidikan yang dijalani oleh para pelajar tidak terganggu oleh kesalahan administratif semacam ini.

Terkait hal ini, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan yang diajukan oleh orang tua dan wali murid.

Namun, Kepala SMAN 1 Mempawah, dalam mediasi tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Perdebatan mengenai masalah ini belum berakhir, dan banyak pihak berharap agar pihak sekolah dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan persoalan ini, demi kepentingan dan masa depan pendidikan siswa-siswi di Kabupaten Mempawah. (Chk)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com