UMP 2020 Naik 8,51 Persen dan BPJS 100 Persen, Serikat Buruh: Sama Saja Tak Ada Kenaikan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen ternyata tidak disambut baik oleh Federasi Serikat Buruh dan Konstruksi (FSBRK).

Pengurus FSBRK, Nipi Sopandi, mengatakan, kenaikan UMP itu dinilai terlalu rendah, apalagi iuran BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan 100 persen mulai tahun 2020 mendatang.  Nipi menyampaikan, kenaikan ideal untuk UMP seharusnya berkisar 15-20 persen.

Baca Juga:

“Kalau kita (idealnya) 15 sampai 20 persen kenaikannya, karena ditambah sekarang kenaikan BPJS 100 persen di tahun 2020 sementara kenaikan upah cuma 8,51 persen,” ujar Nipi saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Menurut Nipi, kenaikkan UMP 2020 sebesar 8,51 persen tidak berdampak besar pada kesejahteraan buruh sebab nantinya kenaikan itu hanya habis digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Artinya tidak ada kenaikkan kalau biaya BPJS naik 100 persen. Kenaikkan itu cuma lari untuk BPJS, tidak untuk kebutuhan hidup kerja,” beber Nipi.

Ditambahkan Nipi, sebagai serikat yang menaungi pekerja dari konstruksi memiliki resiko yang lebih tinggi karena harus bersinggungan langsung dengan alat-alat berat.

Selain kenaikkan iuran BPJS, keaikkan UMP yang hanya 8,51 persen semakin mencekik pekerja yang memiliki resiko pekerjaan tinggi.

“Kalau dilihat untuk memenuhi kebutuhan pekerja cukup jauh, karena resiko kerja kami lebih besar, pekerja membawa alat berat dan mobil besar, di dalam pabriknya juga bising, ada semen, debu dan lainnya. Potensi kecelakaan di jalan juga besar,” ungkapnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *