Usai Lem Aibon, Muncul Anggaran Kampung Rp 556 Juta/RW

  • Whatsapp
Rapat KUA-PPAS

INDOPOLITIKA.COM – Polemik anggaran lem aibon, lem pulpen dan lain sebagainya, belum mereda, kini sudah muncul penataan kampung kumuh Rp 556 juta untuk satu rukun warga (RW).

Anggaran ini juga terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementar (KUA-PPAS) 2020 bernama community action plan (CAP) dengan nilai Rp 556.112.770 untuk satu RW.

Baca Juga:

Rinciannya adalah untuk personel sebesar Rp 475.800.000 dan biaya non personel Rp 29.757.030.

Biaya tersebut terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan biaya non personel ialah laporan teknis detail engineering design (DED) dan pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike mengaku terkejut dengan usulan Dinas Perumahan DKI tersebut, meskipun anggaran tersebut bersifat sementara dan bisa dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran tersebut yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

“Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?,” ujar Yuke, Senin (4/11/2019).

Yuke mengatakan, selama 2 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, dirinya tidak penataan kampung kumuh.

Yuke menambahkan selama ini yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal, sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

“Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh,” katanya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *