Usulkan Evaluasi Sentra Gakkumdu, Bos Bawaslu Kepingin Lembaganya Seperti KPK

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu, Abhan.

INDOPOLITIKA.COM- Kepingin seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengusulkan, agar lembaganya diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri dalam perkara pemilu.

“Sehingga Bawaslu punya penyidik, penuntut sendiri, seperti zaman KPK yamg sebelum undang-undang ini. Jadi perintah sprindik (surat perintah penyidikan) dari Bawaslu, kalau Gakkumdu kan sprindik-nya dari Kapolri,” kata Abhan saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

BACA JUGA:

Untuk itu ia berharap ada pengkajian ulang terhadap sistem penegakan hukum pidana pemilu, sebagai persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia berharap kedepan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dihapuskan saja.

Usulan menghapus Sentra Gakkumdu rencananya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Abhan menjelaskan usulan itu muncul dari pengalaman Bawaslu pada Pemilu 2019. Banyak kasus yang sudah diputus Bawaslu untuk masuk jalur pidana, tetapi berhenti di Gakkumdu karena unsur kejaksaan dan kepolisian merasa enggan melanjutkan.

Contoh pelanggaran Pemilu 2019 yang berhenti di tangan Gakkumdu adalah kasus iklan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf di media cetak. Saat itu Bawaslu menetapkan kampanye Paslon 01 melanggar peraturan karena dilakukan di luar masa kampanye di media massa. Namun kasus itu dihentikan setelah unsur kepolisian dan kejaksaan Gakkumdu berbeda pendapat dengan Bawaslu.

“Ada cukup banyak, ada yang sudah kita mati-matian pengumpulan alat bukti, tapi di penyidik enggak bisa berlanjut. Ada cukup banyak,” tutur Abhan.

Opsi lainnya, kata Abhan, aturan main pemilu lebih ditekankan penindakan administratif. Sebab UU Pemilu lebih banyak mengatur sanksi pidana. Akan tetapi selama Pemilu 2019 kasus pidana pemilu banyak terhenti.

“Saya kira perlu dipertegas perumusannya itu nanti diberikan kewenangan oleh Bawaslu untuk menilai dan memberikan sanksi administratif karena kalau pidana proses yang panjang menjadi polisi dan jaksa penuntut umum,” ucapnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *