Utang Pemprov Banten ke PT MSI Tuai Kontraversi, Begini Untung Ruginya

  • Whatsapp
Gubernur Banten, Wahidin Halim

INDOPOLITIKA.COM – Utang piutang antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero) dengan Pemprov Banten senilai Rp4,1 triliun menjadi ‘batu sandungan’ bagi pembangunan di Provinsi Banten. Permasalahannya, utang itu diberikan ketentuan bunga sebanyak 6 persen.

Padahal dengan dana pinjaman itu, Pemprov Banten berencana akan melanjutkan pembangunan Sport Centre, pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan, 3 Rumah Sakit, 30 Sekolah baru dan kebutuhan lainnya.

Berita Lainnya

Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Pemprov Banten sebenarnya telah mendapatkan Dana Pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp 800 Milyar.

“Pinjaman itu tidak ada masalah, karena tidak berbunga,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pertambangan Provinsi Banten (APPPB) Akhmad Jajuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021).

Jazuli membeberkan, per-hari ini timbul problematika di internal Pemprov Banten sehingga muncul 3 opsi, melanjutkan pinjaman, menghentikan atau meminjam sebagian.

Jika opsi pertama yang diambil, maka pinjaman itu nanti besarnya menjadi berjumlah Rp 4,9 Trilyun.

“Positifnya, program Pembangunan Periode WH – Andika dapat dijalankan, dituntaskan dan memberi legacy (warisan) yang sangat baik bagi Rakyat dan Masyarakat Banten,” terangnya.

Namun jika Pemprov memutuskan menghentikan pinjaman, opsi ini tentu akan berakibat pada mangkraknya pembangunan Sport Centre dan dicoretnya sejumlah proyek yang sudah tercantum dalam APBD Pemprov Banten TA 2021 ini.

“Apabila dihentikan, maka hanya akan menjadikan WH – Andika sebagai “Produk Gagal”,” tegasnya.

Jika mengambil sebagian saja dari pinjaman itu, misalnya hanya mengambil tambahan Rp 2 Triliun saja, sehingga nanti besar pinjamannya menjadi hanya Rp 2,8 Trilyun.

“Pilihan atas opsi ini juga lebih kompleks. tidak akan mudah melakukan prioritas Anggaran Pembangunan. Yang timbul bukannya ‘Pemulihan Ekonomi’ melainkan ‘Kemerosotan Ekonomi’,” ujarnya.

Akhmad Jajuli menambahkan, tiap-tiap pilihan tentu ada risikonya, ada plus minusnya. Tetapi yang harus dominan menjadi dasar pertimbangannya adalah Kepentingan Rakyat dan Masyarakat Banten. Plus kepentingan Bangsa dan Negara. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *