UU KPK Disahkan, DPR Persilahkan Masyarakat Gugat Ke MK

  • Whatsapp
Sidang Paripurna DPR RI.

INDOPOLITIKA.com– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) di gedung DPR/MPR.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Ia mengaku tidak masalah bila hal itu nantinya dilakukan oleh masyarakat yang tak setuju revisi UU KPK.

“Rakyat yang punya legal standing dapat melakukan gugatan terhadap UU (UU KPK), tidak ada masalah,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Fahri menyampaikan, DPR sudah sering menerima gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi DPR. Melayangkan gugatan ke MK merupakan mekanisme dalam negara demokrasi.

Sementara, Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah. Menurutnya,  diperlukan pembaharuan hukum, agar tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

“Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia,” kata Yasonna. (rma)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *