Internasional

UU Negara Yahudi Tak Sepenuhnya Diperlukan Israel

Rabi David Shlomo Rosen dalam pelaksanaan World Peace Forum di Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018 (Foto: Marcheilla Ariesta).

Jakarta: Parlemen Israel meloloskan undang-undang baru yang menegaskan warga Yahudi sebagai entitas utama di Negeri Bintang Daud tersebut.

Undang-undang tersebut dianggap tidak penting oleh Direktur Komite Yahudi Amerika Departemen Urusan Keagamaan Yerusalem, Rabi David Shlomo Rosen.

“Hukum baru mereka sebenarnya tidak diperlukan. Mereka (Pemerintah Israel) melakukannya karena ingin menegaskan Israel sebagai negara Yahudi kepada mereka yang merendahkan Yahudi itu sendiri,” kata Rosen di sela World Peace Forum 2018, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Dia berharap Pemerintah Israel tetap mengedepankan demokrasi untuk seluruh minoritas meski pun ada undang-undang tersebut.

“Kaum minoritas harus memiliki hak yang sama, jadi saya rasa UU tersebut tidak akan mengubah apapun di sana,” tukasnya.

Parlemen Israel telah mengesahkan undang-undang yang kontroversial, yang mendefinisikan negara tersebut sebagai ‘Negara Yahudi’ secara eksklusif pada Juli lalu.

Undang-Undang ‘Negara Yahudi’ menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi ‘dengan status khusus’, sebuah penurunan atas status linguistik tersebut, dan mengatakan akan memajukan pemukiman Yahudi sebagai kepentingan nasional.

Naskah tersebut juga menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang utuh dan bersatu untuk Israel.

UU ini didukung oleh pemerintah sayap kanan yang menyebut bahwa Israel adalah tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri di negaranya.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close