Elit partai politik peserta pemilu diimbau tidak gegabah mengeluarkan keputusan untuk berkoalisi sebelum ada pengumuman penghitungan suara secara resmi dari KPU pada 9 Mei 2014. Kepastian berapa jumlah suara yang didapat dan kursi yang diraih menjadi pertimbangan penting dalam koalisi.
“Saya sarankan koalisi dibangun setelah itu,” jelas Direktur Konsep Indonesia (Konsepindo) Research and Consultant, Veri Muhlis Arifuzzaman, di Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Pondasi koalisi, menurut dia, salah satunya adalah perolehan suara atau raihan kursi. Partai dengan perolehan suara menengah dan besar tentu menjadi lirikan pertama. PDI Perjuangan misalkan, pasti menginginkan berkoalisi dengan partai seperti itu.
Tujuannya, untuk memenuhi target ambang batas 20 persen. Nantinya pengusungan capres akan lancar. Kemudian, tentu koalisi bertujuan untuk mengamankan legislasi di DPR. Partai pemimpin pemerintahan tidak ingin proses legislasi, pengawasan, dan anggaran, di DPR mengalami hambatan. Parpol koalisi nantinya akan mendukung program pemerintahan di DPR.
Sehubungan dengan hal ini, Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan, koalisi tentu bermaksud untuk pengusungan capres dan cawapres. “Keduanya saat ini harus wakil resmi dari partai politik,” jelasnya.
Pemilu Legislatif kali ini menunjukkan tidak ada partai yang mendominasi, karena tidak ada yang meraih suara lebih dari 20 persen. Hal ini membuat partai politik harus memenuhi tambahan suara untuk mengusung capres dan cawapres. “Terkait Golkar, cawapres tentunya harus melengkapi kekurangan dan kelebihan Aburizal Bakrie (ARB),” kata Hajriyanto.
Menurutnya, pada pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang diperlukan taktik dan strategi logistik untuk memenangkan hati rakyat. Calon wakil presiden untuk ARB akan diputuskan dalam rapat pimpinan Golkar dalam waktu dekat. (oz/In/pol)
