Veri Muhlis: Penggugat Gagal Meyakinkan Dimana Curangnya

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif KONSEPINDO, Verry Muhlis Arifuzzaman

Bengkulu, Indopolitika – Veri Muhlis Arifuzzaman, direktur eksekutif Lembaga Konsultan Sosial, Ekonomi dan Politik Indonesia (KONSEPINDO) Research and Consulting memperkirakan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh kubu Prabowo Subianti-Sandiaga Uno akan ditolak oleh MK. Masalahnya, bukti awal yang dipaparkan oleh kubu 02 tersebut dinilai tak cukup kuat. Gugatan yang diajukan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi hingga kini masih dalam proses persidangan.

Menurutnya tim 02 gagal meyakinkan para hakim mahkamah dan juga publik mengenai kecurangan terstruktur sistematis dan massif sebagaimana diopinikan selama ini. Bahkan Veri menangkap ada kesan argumen dibangun tanpa bukti otentik yang meyakinkan.

Berita Lainnya

“Kalau melihat perdebatan di persidangan kita tidak melihat bukti kecurangan itu. Para penggugat gagal meyakinkan dimana curangnya. Mana kecurangan terstruktur, mana kecurangan sistematis dan dimana massifnya,” ujar Veri saat dihubungi Indopolitika.com melalui seluler, Kamis (20/6/2019).

Ditanya perihal tidak mundurnya cawapres Ma’ruf Amin dari posisinya sebagai dewan syari’ah, Veri menilai itu bukanlah pelanggaran perselisihan hasil pemilihan umum.

Kalaupun harus digugat, kata Veri, ranahnya seharusnya di pengadilan tata usaha negara. Hal itu pun tidak akan membuat kubu O1 digugurkan apalagi sampai ditetapkan berbalik.

“Aneh saja, yang dipilih rakyat siapa, yang ditetapkan siapa. Itu tidak ada presedennya. Kalau itu terjadi, maka sama saja suara rakyat dikalahkan oleh suara segelintir orang,” jelasnya.

Kata Veri, dalam laporan terhadap KH Ma`ruf Amin tidak ada perselisihan atas hasil pemilihan umum. Persoalan persyaratan pencalonan harusnya selesai sebelum pencoblosan.

Veri menyampaikan posisi Kiai Ma’ruf sebagai pengawas syari’ah adalah karena kapasitas keahliannya di bidang ilmu syari’ah sehingga ia diminta menjadi ahli yang memberikan masukan dan pengamatan atas jalannya konsep syariah di bank-bank itu.

“Jadi memang wajar pengakuan Kiai Ma’ruf kalau dirinya bukan karyawan atau pejabat. Posisi yang dipersoalkan itu kan sebagai dewan pengawas syari’ah di dua bank,” katanya.

Kalau Kiai Ma`ruf karyawan atau pejabat, Veri pun bertanya apakah mungkin bekerja di dua bank berbeda yang bersaing secara bisnis. Dan yang lebih penting, apakah karena posisi sebagai ahli syari’ah di dua bank itu menyebabkan suaranya menang?

“Jadi intinya jangan sampai suara rakyat yang sudah ditunaikan di pemilu tidak dihormati,” tuntas Veri.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *