Viral Isu Jakarta Lockdown 12-15 Februari, Ternyata Hoaks!

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Beredar sebuah pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp yang mengabarkan bahwa DKI Jakarta akan melakukan lockdown atau kuncitara pada tanggal 12 sampai 15 Februari 2021.

Disebutkan pula, saat lockdown, seluruh rumah dan tempat usaha harus dituup dan masyarakat tidak boleh keluar. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda dan langsung dilakukan tes swab COVID-19.

Berita Lainnya

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono membantah pesan berantai yang mengabarkan bahwa DKI Jakarta akan lockdown secara total selama tiga hari mulai 12-15 Februari.

Argo memastikan bahwa pesan berantai lewat WhatsApp tersebut adalah hoaks alias berita bohong. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait informasi yang beredar di masyarakat tersebut.

“Dapat informasi dari Kemenkes bahwa broadcast ini tidak benar. Ini adalah salah ya,” ujar Argo dalam konpers daring, Jumat (5/2).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan bahwa Pemprov DKI belum akan menerapkan lockdown atau kuncitara saat akhir pekan, sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selesai.

Saat ini, DKI menerapkan PPKM tahap dua yang telah diperpanjang sejak tanggal 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.

“Kami sampaikan,DKI Jakarta masih melaksanakan PSBB sampai tanggal 8 atau PPKM jilid II, di mana dalam program PPKM jilid II tidak ada program lockdown di akhir pekan,” kata Riza di PMI DKI, Jakarta Pusat.

Riza menyebut, isu lockdown pada akhir pekan mulainya merupakan usulan pribadi dari Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dari situ, Riza mengaku menerima usulan tersebut dengan pengkajian terlebih dahulu.

“Bagi kami Pemprov DKI, siapapun boleh memberikan masukan usulan yang baik yang konstruktif. Jangankan usulan yang konstruktif, kritik aja boleh,” ucap Riza.

“Jadi kami sebagai Pemprov tentu saja juga pemerintah pusat pasti memperhatikan, menganalisa, mengkaji berbagai masukan dari masyarakat apapun itu bentuknya,” lanjut dia.

Terhadap kebijakan setelah masa PPKM berakhir pada tanggal 8 Desember, Gubernur DKI Jakarta telah melakukan pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI dan para ahli. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *