Viral Siswi Non-Muslim Diwajibkan Berjilbab, Ini Tanggapan Komnas HAM

  • Whatsapp
Seorang siswi nonmuslim di Padang diduga dipaksa mengenakan hijab atau jilbab (Istimewa)

INDOPOLITIKA.COM – Berdar sebuah video di media sosial terkait dengan kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi sebuah SMK di Padang, meskipun murid tersebut beragama Kristen.

Akun Facebook Elianu Hia mengunggah video tersebut dan menyebut ia sedang memperjuangkan nasib anaknya terkait kewajiban mengenakan jilbab bagi murid perempuan.

Berita Lainnya

“Lagi di sekolah smk negri * padang,,saya di panggil karna anak saya tidak pakai jilbab,,kita tunggu aja hasil akhirnya,,saya mohon didoakan ya,” tulis Elianu.

Dalam video tersebut, Elianu tampak berdebat dengan salah satu guru. Ia menyayangkan peraturan tersebut dan mengaku keberatan jika anaknya harus mengenakan jilbab selama bersekolah.

“Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri,” demikian ucap Elianu.

Pihak sekolah pun bersikeras bahwa peraturan itu sudah disepakati sejak awal siswa masuk ke sekolah itu. Para guru mengaku tak bisa membiarkan salah satu siswa melanggar aturan itu.

“Ini tentunya menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah ketika ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat,” kata Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.

Elianu juga sempat mempertanyakan dari mana peraturan itu berasal. Ia mengaku tak pernah mendengar peraturan itu baik dari dinas terkait, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM Beka Uung Hapsara pun buka suara. Dalam sebuah utas di akun Twitter resminya @Bekahapsara, dia menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya mendalami kasus itu dan meminta keterangan kepada Komnas HAM Sumatera Barat.

“Terkait video viral pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi beragama kristen di sebuah sekolah kejuruan di Padang, saya sudah meminta kepala kantor perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat untuk meminta keterangan lebih dalam peristiwa yang ada,” ujarnya melalui akun Twitternya, Jumat (22/1/2021).

Dia mengatakan, selain meminta keterangan kepada sejumlah pihak, Kantor Komnas HAM Sumatera Barat juga akan memberikan masukan saran kepada keluarga siswi tersebut terkait langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah yang dimaksud tersebut adalah termasuk soal hak konstitusional yang dimiliki dan mekanisme perlindungannya.

Dia menambahkan, dalam penanganan kasus tersebut, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan Kantor Ombudsman Sumatera Barat. Menurut informasi yang diperlehnya, Ombudsman telah meminta keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan pada Jumat (22/1/2021).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa di Kantor Pusat Komnas HAM di Jakarta, penanganan kasus ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak lain, anggota DPR, aktivis masyarakat sipil dan beberapa lembaga lainnya.

“Semoga bisa segera selesai, tidak ada pemaksaan dan upaya ‘penyeragaman’ terus di sisi yang lain siswi tersebut bisa belajar dengan nyaman,” jelasnya. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *