Wacana Sembako Kena Pajak: Dari Beras, Garam Konsumsi, Telur Hingga Sayur-sayuran, Berikut Daftarnya

  • Whatsapp
Ilustrasi sembako.

INDOPOLITIKA.COM – Wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak menuai polemik.

Meski baru wacana, namun pengenaan pajak terhadap sembako ini dinilai tidak tepat mengingat kondisi masyarakat tengah dihantam pandemi seperti sekarang ini. Karena itu, pemerintah diminta untuk mencari sumber lain untuk pemasukan negara.

Berita Lainnya

Seperti diketahui, Rencana sembako dipetik pajak itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Berikut daftar sembako yang akan dikenakan PPN

  • Beras dan gabah
  • Jagung Sagu
  • Kedelai
  • Garam konsumsi
  • Daging
  • Telur
  • Susu
  • Buah-buahan
  • Sayur-sayuran
  • Ubi-ubian
  • Bumbu-bumbuan
  • gula konsumsi.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Berikut Daftarnya:

  • Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  • Panas bumi
  • Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
  • Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain:

  • Jasa pelayanan kesehatan medis
  • Jasa pelayanan sosial
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko
  • Jasa keuangan dan jasa asuransi
  • Jasa pendidikan
  • Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  • Jasa angkutan umum di darat dan di air
  • Jasa angkutan udara dalam dan luar negeri
  • Jasa tenaga kerja
  • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Waktunya Kurang Tepat

Menanggapi wacana sembako kena pajak, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan menilai, rencana itu hanya akan menimbulkan polemik. Fathan mengaku memahami kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, tetapi ia menilai kebijakan tersebut muncul di waktu yang tidak tepat.

“Kami paham bahwa pemerintah harus memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun ketika wacana ini disampaikan dalam waktu yang kurang tepat apalagi menyangkut bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal itu hanya akan memicu polemik yang bisa menganggu upaya pemulihan ekonomi,” ujar Fathan, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (10/6/2021).

Fathan juga khawatir rencana pengenaan PPN terhadap sembako justru berdampak buruk karena situasi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Menurut Fathan, beberapa dampak yang dapat muncul adalah penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya produksi, hingga menekan psikologis petani. “Harusnya pemerintah lebih hati-hati dalam mengulirkan wacana yang sensitif,” ujar Fathan. [ind]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *