Waduh, Aksi Ormas Minta Jatah Parkir Dapat Surat Tugas dari Pemkot Bekasi

  • Whatsapp
Walikota Bekasi rahmat effendi memberikan keterangan pers terkait video aksi premanisme ormas

INDOPOLITIKA.COM – Viralnya sebuah video aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi yang meminta jatah lahan parker di minimarket masih hangat diperbincangkan.

Kabarnya, para ormas tersebut berani meminta jatah pengelolaan parker lantaran sudah mendapat surat tugas dari pemerintah Kota Bekasi.

Baca Juga:

Perwakilan salah satu ormas yang berunjuk rasa kala itu, Deni Muhammad Ali selaku Ketua GIBAS Kota Bekasi menyatakan, aksi itu merupakan buntut ketidaksepahaman antara ormas dengan pengusaha minimarket.

Inti ketidaksepahaman itu ada pada selembar surat tugas yang, menurut Deni, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pendapatan Daerah -Bapenda) Kota Bekasi.

“Sifatnya surat tugas parkir. Tidak ada kerja sama, ya. Bapenda mengeluarkan surat tugas parkir,” ujar Deni di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (4/11/2019) malam.

Dalam surat tersebut, kata Deni, secara spesifik menginstruksikan pada ormasnya untuk mengerahkan anggotanya menjadi juru parkir. Ia mengklaim, ormasnya hanya sekadar memberdayakan anggotanya yang menganggur, agar berdaya dengan menjadi juru parkir.

Deni juga mengaku bahwa baru satu bulan ormasnya menjalankan surat tugas tersebut untuk mengelola parkir di sebuah minimarket dekat SPBU Narogong, padahal menurut dia, tugas itu sudah diberikan sejak 2017. Ia mengatakan, surat itu punya masa berlaku.

Hal ini menjadi masalah ketika pengusaha minimarket menolak ormas GIBAS Kota Bekasi mengelola parkir di lahannya karena merasa tak tahu-menahu.

“Kesalahpahamannya jadi memang enggak semua pengusaha ini menerima (surat tugas). Kita sudah bantu sosialisasikan, sudah menjelaskan,” ujar Deni.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto membenarkan klaim Deni. Tapi, ia menyebut satu hal yang tidak dikatakan Deni: ormas tersebut menunjukkan surat tugas terbitan Bapenda kala surat itu sudah kedaluwarsa.

“(Pengusaha minimarket) karena merasa belum ada sosialisasi yang cukup dari Pemkot dia bingung kan. Makanya ditolak, di sana sempat cekcok, terus ditengahi polisi. Apalagi, surat tugasnya itu sudah habis September, itu (cekcok) kan Oktober. Jadi enggak boleh, enggak jadi narik (parkir),” ujar Indarto.

“Kemudian, baru mereka unjuk rasa karena (berpikir), ‘kok bisa, ini kan resmi dari Pemkot, kok ditolak (pengusaha minimarket), arogan sekali’,” imbuhnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *