Waduh, Ternyata Firli Bahuri dkk Belum Pernah Ajukan Izin Penyadapan ke Dewas

  • Whatsapp
Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri dan kawa-kawan (dkk) belum pernah meminta izin penyadapan ke dewan pengawas (Dewas) lembaga anti rasuah. Sebab, hingga saat ini pihak Dewas KPK belum pernah menerima surat permintaan izin penyadapan tersebut.

Begitu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Berita Lainnya

“Sampai saat ini sudah kami keluarkan beberapa izin-izin yang dimintakan oleh pimpinan KPK antara lain penggeledahan ada 5 sampai dengan hari Jumat lalu, penyitaan ada 15 jumlah 20. (Izin) Penyadapan belum ada,” kata Tumpak.

Ia tidak berbicara detail mengenai objek hasil sitaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah lantaran masuk ke dalam informasi yang dirahasiakan.

Lebih lanjut, Tumpak pun menjelaskan penyadapan yang sejauh ini berlaku merupakan peninggalan pimpinan KPK era Agus Rahardjo Cs.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan surat perintah penyadapan diteken terakhir sebelum tanggal 20 Desember 2019, atau di mana jelang waktu pimpinan era Agus Rahardjo Cs berakhir. Penyadapan itu, kata Alex, berlaku selama satu bulan ke depan.

“Sprindap berlaku 30 hari. Pimpinan sebelumnya berakhir tanggal 20 (Desember). Ada kemungkinan sebelum tanggal 20 (Desember),” kata Alex. Sementara dalam UU 19 tahun 2019 diatur jangka waktu penyadapan adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan lagi dengan seizin dewan pengawas.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan mengenai penyadapan dalam kaitannya dengan tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan bahwa operasi tangkap tangan tidak sekadar mengandalkan penyadapan. Ia menuturkan terdapat cara lain dalam menangkap terduga pelaku korupsi, yakni berdasarkan informasi masyarakat, pengaduan dan tindak lanjut hasil penyelidikan.

“Sidoarjo saya hadir. Ekspose (Pimpinan) lima-limanya hadir. Itu saya pastikan, saya tanya bagaimana Anda menangkap bupati di rumah dinasnya. Itu jelas sekali,” ucap Firli.

“Buktinya tidak mengandalkan hasil penyadapan,” sambung dia. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *