Wahai Presiden… Mana Perhatianmu Untuk Masyarakat Pesisir

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA- Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyayangkan isi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya menyampaikan kinerjanya selama setahun terakhir.

Menurut dia, seharusnya Presiden tak hanya menyampaikan hal-hal makro, tetapi juga harus menyampaikan kinerjanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal-hal seperti itulah yang semestinya disampaikan Jokowi, agar publik mengetahui seluruhnya. Tengok saja dalam hal pengaturan sumberdaya kelautan, perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang menjadi ruang hidup masyarakat pesisir tak tergambar dengan jelas dalam pidato Presiden. Padahal salah satu agenda besar pembangunan Jokowi adalah ingin agar negara ini menjadi poros maritim dunia.

Baca Juga:

“Tapi buktinya sampai saat ini masyarakat tak pernah tahu sejauh mana capaian poros maritim dunia yang pernah menjadi janji Jokowi di Pilpres 2014 lalu itu,” tuturnya.

Dalam hal kebijakan pengaturan sumberdaya kelautan, perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, Susan menyebut kinerja Jokowi patut dipertanyakan. Dia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tak berpihak pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, pada 6 Mei 2019 lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Tujuan disusunnya PP ini untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan infrastruktur skala besar dalam tata ruang laut nasional. “Sementara terkait aspek keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir diletakkan setelah kepentingan infrastruktur itu, kan miris kita melihatnya,” ungkap Susan.

Di dalam PP ini, khususnya Pasal 21 Ayat 4 disebutkan: Rencana pola ruang laut wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan prinsip skala prioritas arahan pemanfaatan ruang Laut dengan urutan kepentingan: a. kedaulatan wilayah dan pertahanan dan keamanan negara; b. keselamatan di Laut; c. infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional; d. pelindungan lingkungan Laut; e. Ruang Penghidupan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

“Perlindungan lingkungan laut dan ruang penghidupan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil diletakkan setelah kepentingan infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional. PP ini jelas-jelas tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.” tegas Susan.

Padahal, lanjut Susan, di dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan peraturan yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Tetapi di dalam praktiknya, dia seringkali mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan bahkan meminggirkan masyarakat pesisir. “Untuk itu masyarakat pesisir menuntut Presiden Jokowi untuk membongkar aturan-aturan yang meminggirkan kehidupan mereka, khususnya PP Nomor 32 Tahun 2019,” pungkasnya. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *