Wajib BPJS Vs Logika Undang-undang Yang Dilanggar

Ilustrasi BPJS/net

INDOPOLITIKA.COM – Saya heran dengan aturan-aturan baru yang tidak rasional ini. Pemerintah memang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh warganya dan semua warga bisa mengakses fasilitas tersebut. Tapi bukan berarti seluruh warga wajib, harus, kudu memanfaatkan fasilitas tersebut.

BPJS itu bagus, sangat bagus, dan karenanya menjadi kewajiban pemerintah. Tapi bukan berarti seluruh warga wajib menggunakannya. Ini logika aturan yang sangat sederhana.

Misalnya, sesuai UUD 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi menyediakan kebutuhan dasar bagi anak yatim dan fakir miskin menjadi kewajiban negara. Tapi bukan berarti seluruh orang miskin dan anak yatim wajib memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara (andaikan ada) tersebut.

Karena bisa jadi ada masyarakat lain atau pihak swasta yang menyediakan fasilitas tersebut dan para fakir miskin dan anak-anak yatim tersebut memilih menggunkan fasilitas swasta daripada yang disediakan negara.

Atau, misalnya, pemerintah menyediakan makanan gratis bagi warga yang tidak mampu. Bukan berarti semua warga yang tidak mampu wajib, harus, kudu, mengambil makanan yang disediakan pemerintah tersebut. Karena bisa jadi ada orang miskin yang mendapatkan makanan dari pihak lain dan mereka merasa lebih nyaman dengan itu.

Menyediakan makanan adalah kewajiban pemerintah tapi bukan berarti semua warga wajib mengambil makanan itu.

Ini logika regulasi yang sangat mendasar. Harusnya logika seperti ini jangan diabaikan dalam membuat aturan apa pun. Mewajibkan BPSJ bagi orang yang tidak membutuhkan BPJS adalah konyol dalam dua hal sekaligus.

Pertama, itu justru memberatkan keuangan negara sendiri karena BPJS kesehatan pasti defisit. Kebijakan ini mendzholimi APBN.

Kedua, bagi orang yang tidak mau menggunakan BPJS akhirnya ini merepotkan. Jadi kebijakan ini merepotkan diri sendiri (pemerintah sendiri) dan juga merepotkan orang lain (yang gak mau pake BPJS). Ini konyol. [***]

Penulis: Pengamat Ekonomi, Abdurohman Arum

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.