Waketum Gerindra Curigai Biaya Ibukota Baru dari Obral Aset Negara di DKI?

  • Whatsapp
Arief Poyuono

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengajak warga DKI Jakarta menolak rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengobral aset negara untuk pembangunan ibukota baru RI.

Aktivis buruh itu mencium gelagat pemerintah menjual aset-aset negara di DKI Jakarta untuk membiayai pembangunan ibukota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

“Obral aset negara di DKI Jakarta akan segera dimulai di era pemerintahan Joko Widodo untuk membiayai pembangunan ibukota di Kalimantan Timur. Nah, ini saatnya Warga Jakarta untuk menolak,” kata Arief, belum lama ini.

Pernyataan Arief itu didasari keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu perihal hasil revaluasi atas barang milik negara (BMN) khusus di Jakarta. Revaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu mencatat nilai BMN di Jakarta mencapai lebih dari Rp 1.123 triliun.

Arief menjelaskan, BMN itu terdiri dari sejumlah bangunan perkantoran kementerian dan lembaga, hingga rumah dinas pejabat yang tersebar di Jakarta. Aset-aset itulah yang nantinya akan dikelola swasta dengan berbagai macam skema kerja sama untuk membiayai pembangunan ibukota baru RI.

“Warga Jakarta harus melakukan penolakan terhadap rencana Jokowi menggadaikan aset-aset pemerintah untuk membayar pembebasan lahan di Kalimantan Timur,” kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pemindahan ibukota negara tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata, menjelaskan soal keperluan dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota, itu bertahap selama lima tahun ke depan. Karena itu, kata Rudy, jangan dibandingkan dengan jumlah APBN sekarang.

“Jadi nanti 2020 baru persiapan, 2021-2023 kami baru memulai kontruksinya, dan 2024 baru mulai pemindahan,” kata Rudy dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9).

Rudy menuturkan, tidak semua pembiayaan menggunakan APBN. Bahkan, pemerintah ingin seminimal mungkin atau sekitar 19 persen sampai 19,2 persen saja mengunakan dana APBN. “Itu juga nanti akan menggunakan skema-skema yang tidak membebani APBN regular, seperti dari pajak dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Rudy, ke depan tentu akan ada aset-aset yang bisa dioptimalkan dan dikelola lebih baik. Sebab, aset-aset itu akan dikelola dengan cara yang berbeda. Rudy menegaskan bahwa yang perlu diingat pemindahan ibukota ini merupakan suatu pekerjaan atau proyek besar yang mungkin tidak akan terjadi 100 tahun sekali.

“Jadi melakukannya tidak boleh biasa-biasa, harus mencari inovasi-inovasi agar bagaimana pembangunannya bisa lebih cepat,” katanya.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *