Alarm Pemerintah ‘Otoriter’ Mencuat di Omnibus Law, Bima Arya: Bahaya Bagi Pemda

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Walikota Bogor Bima Arya menyebut Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini berbahaya. Kata dia, aturan ini lebih banyak merugikan terutama untuk pemerintah daerah.

Ia menyebut, ada dua aturan yang dinilainya bertentangan dengan semangat desentralisasi yang diusung sejak era reformasi. Yaitu, aturan yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berhak memecat kepala daerah yang dinilai tidak menjalankan proyek strategis nasional.

Bacaan Lainnya

Kemudian, penghapusan kewajiban para perusahaan untuk mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Menurutnya hal tersebut bisa mengurangi fungsi kontrol dari pemerintah daerah.

“Saya enggak tahu apakah ini kesengajaan, skenario, atau memang secara alamiah saja mengarah ke situ. Tapi pikiran-pikiran untuk mengejar investasi, pertumbuhan ekonomi, tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi,” tuturnya.

Menurut Bima, merampingkan peraturan demi melancarkan investasi ini adalah bentuk otoriter kekuasaan Jokowi. Kata dia, dengan menyelaraskan 1.244 pasal dari 79 undang-undang ke dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, Ia tidak memikirkan dampak dari peraturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan menjadi salah satu andalan di periode keduanya. ‘

“Saya melihat akhir-akhir ini, kecenderungan kembalinya watak otoriter itu ada. Walaupun justifikasinya untuk pembangunan yang efektif, tapi bahaya, banyak hal dikorbankan. Sebagai contoh, Omnibus Law,” kata Bima.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *